Jakarta, KamundanFM.com – Anggota DPR RI Yan Permenas Mandenas mendesak Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk tidak sekadar menjadi lembaga administratif, tetapi hadir dengan langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan HAM yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di Tanah Papua.
Desakan tersebut muncul di tengah masih banyaknya laporan mengenai dampak konflik bersenjata, pengungsian warga sipil, keterbatasan akses layanan kesehatan dan pendidikan, hingga persoalan kesejahteraan yang dinilai belum sepenuhnya teratasi di sejumlah wilayah Papua.
hal tersebut disampaikan Yan dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM pada Rabu (17/6/2026).
Menurut Yan, pembentukan Kementerian HAM harus menjadi momentum baru bagi pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat Papua yang selama bertahun-tahun menghadapi berbagai persoalan kemanusiaan.
“Jangan sampai Kementerian HAM hanya menjadi simbol. Masyarakat Papua membutuhkan kehadiran negara yang benar-benar mampu menyelesaikan masalah di lapangan,” tegas Yan.
Konflik Bersenjata dan Pengungsian Warga Jadi Sorotan
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah dampak konflik keamanan yang terjadi di beberapa wilayah Papua. Konflik tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memaksa ribuan warga meninggalkan kampung halaman mereka.
Banyak keluarga harus hidup di lokasi pengungsian dengan keterbatasan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Kondisi ini dinilai sebagai persoalan HAM yang membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah pusat.
Yan menilai negara harus memastikan setiap warga negara mendapatkan perlindungan tanpa terkecuali. Ia meminta Kementerian HAM turun langsung ke wilayah-wilayah yang terdampak konflik untuk memperoleh gambaran nyata kondisi masyarakat.
Akses Pendidikan dan Kesehatan Masih Menjadi Tantangan
Selain persoalan keamanan, Yan juga menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan yang berdampak pada pemenuhan hak dasar masyarakat Papua.
Di sejumlah daerah pedalaman, akses terhadap layanan kesehatan masih terbatas. Tidak sedikit warga yang harus menempuh perjalanan berjam-jam bahkan berhari-hari untuk mendapatkan pelayanan medis. Kondisi serupa juga terjadi pada sektor pendidikan, terutama di daerah terpencil yang masih kekurangan tenaga pengajar dan sarana belajar.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dipandang semata-mata sebagai masalah pembangunan, melainkan juga bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.
Perlindungan Masyarakat Adat Harus Menjadi Prioritas
Yan juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua. Ia menilai pembangunan yang berlangsung di Papua harus memperhatikan hak ulayat, budaya, serta aspirasi masyarakat lokal agar tidak menimbulkan konflik baru.
Menurutnya, masyarakat adat merupakan bagian penting dari identitas Papua yang harus dilindungi dan dilibatkan dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Minta Kementerian HAM Berani Evaluasi dan Turun ke Lapangan
Dalam pernyataannya, Yan meminta Kementerian HAM tidak hanya menunggu laporan dari berbagai pihak, tetapi aktif melakukan investigasi, pemantauan, dan evaluasi langsung terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Papua.
Ia menilai pendekatan berbasis data lapangan akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dibandingkan hanya mengandalkan laporan administratif.
“Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat. Papua membutuhkan solusi, bukan sekadar wacana,” ujarnya.
Papua Masih Menjadi Ujian Besar Penegakan HAM
Berbagai persoalan yang terjadi selama ini membuat Papua masih menjadi salah satu daerah yang sering mendapat sorotan terkait isu HAM. Mulai dari persoalan keamanan, pengungsian, akses layanan publik, perlindungan masyarakat adat, hingga pembangunan yang berkeadilan menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Yan berharap Kementerian HAM mampu menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh hak warga Papua terlindungi. Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan HAM di Papua tidak cukup dilakukan melalui pendekatan keamanan semata, tetapi harus dibarengi dengan langkah kemanusiaan, dialog, serta percepatan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
“Papua membutuhkan keadilan, perlindungan, dan perhatian yang nyata. Ini saatnya negara menunjukkan bahwa seluruh warga Papua memiliki hak yang sama untuk hidup aman, sejahtera, dan bermartabat,” pungkasnya.
