SORONG, KamundanFM.com – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat Daya mendorong percepatan implementasi redistribusi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) ke sekolah swasta guna memperkuat pemerataan layanan pendidikan, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).
Anggota BP3OKP Papua Barat Daya, Otto Ihalauw, mengatakan kebijakan redistribusi guru sebenarnya telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025. Namun, pelaksanaannya hingga kini masih terkendala proses integrasi sistem mutasi ASN di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Aturan sudah terbit sejak 2025, tetapi implementasi teknisnya masih menunggu penyempurnaan sistem Integrated Mutasi (I-MUT) di BKN sehingga belum dapat berjalan optimal,” ujar Otto di Sorong.
Menurutnya, sekolah-sekolah swasta di Papua masih menjadi tempat belajar bagi mayoritas siswa Orang Asli Papua. Bahkan, di sejumlah yayasan pendidikan, jumlah peserta didik OAP mencapai 80 hingga 100 persen. Karena itu, redistribusi guru ASN dinilai penting untuk menjaga kualitas layanan pendidikan di sekolah-sekolah yang dikelola masyarakat.
Otto menjelaskan, salah satu hambatan utama adalah belum beroperasinya sistem I-MUT yang mengintegrasikan proses mutasi ASN, termasuk penempatan guru ke sekolah swasta. Dampaknya, guru ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di sekolah swasta belum dapat merekam data penugasannya melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi hak-hak guru, seperti pengakuan jam mengajar, tunjangan profesi, sertifikasi, hingga insentif lainnya.
“Guru ingin mengajar di sekolah swasta, tetapi hak-haknya juga harus tetap terjamin. Karena itu kami mendorong agar penyelesaian sistem ini dapat dipercepat,” kata Otto.
BP3OKP, lanjutnya, telah berkoordinasi dengan BKN terkait percepatan implementasi sistem tersebut dan kini masih menunggu penyelesaian dari pemerintah pusat. Setelah sistem I-MUT berfungsi penuh, guru ASN maupun PPPK yang ditempatkan di sekolah swasta diharapkan tetap memperoleh seluruh hak kepegawaiannya tanpa kendala administrasi.
Otto juga menegaskan bahwa sekolah-sekolah yayasan memiliki peran historis dalam pembangunan pendidikan di Tanah Papua. Sejumlah yayasan seperti YPK, YPPK, YAPIS, dan yayasan keagamaan lainnya telah hadir hingga ke wilayah pedalaman jauh sebelum banyak sekolah negeri berdiri.
Oleh sebab itu, menurutnya, sekolah swasta perlu mendapatkan dukungan tenaga pendidik yang memadai agar kualitas pendidikan tetap terjaga dan pemerataan layanan pendidikan dapat terwujud di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Data mengenai jumlah guru yang akan masuk dalam program redistribusi saat ini masih dihimpun oleh pemerintah kabupaten dan kota sehingga angka finalnya belum ditetapkan.
Apabila diinginkan, saya juga dapat menyesuaikan naskah ini dengan gaya penulisan khas portal kamundanfm.com, lengkap dengan SEO title, slug, meta description, dan kata kunci.
