KAMUNDANFM.COM, MANOKWARI — Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun 2025.
Sidang tersebut berlangsung di Aston Niu Hotel Manokwari, Sabtu (6/9/2025).
Terdapat tiga agenda utama dalam sidang paripurna itu.
Satu di antaranya, pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Gubernur Papua Barat mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Pandangan umum ini disampaikan oleh lima fraksi yakni PDI Perjuangan, Nasdem Bersatu, Amanat Sejahtera dan Kebangkitan Indonesia Raya.
Sementara Fraksi Golkar memilih tidak hadir.
Meski begitu, dua anggota Fraksi Golkar, Orgenes Wonggor dan Adrianus Mansim, hadir dalam rapat tersebut.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Irsan Lie, menyampaikan pandangannya terkait pelaksanaan APBD 2024.
Fraksi PDIP menilai laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut cukup baik.
Hanya saja, dalam pandangan tersebut Fraksi PDIP memberikan sejumlah catatan penting kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.
Di antaranya, PDIP mendorong Pemprov agar lebih memperhatikan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR, serta memperkuat koordinasi dalam pengelolaan tata kelola keuangan daerah yang sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti peningkatan angka pengangguran yang mencapai 4,21 persen pada tahun 2024, serta mendesak pemprov untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan guna menurunkan angka kemiskinan.
“Fraksi PDIP juga menekankan perlunya perencanaan anggaran yang efisien dan berorientasi pada hasil yang terukur, terutama dalam belanja daerah,” ujar Irsan Lie saat membacakan pandangan Fraksi PDIP.
Juru Bicara Fraksi Nasdem Bersatu Aloysius Paulus Siep menyampaikan, pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital dan penguatan reformasi birokrasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk memastikan pembangunan lebih tepat sasaran dan efisien.
Fraksi Nasdem Bersatu mendorong penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif, yang diharapkan menjadi pendorong utama dalam penciptaan lapangan kerja.
Fraksi ini juga menyoroti pentingnya inovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
Dalam hal pengelolaan aset daerah, Fraksi Nasdem Bersatu mendesak agar digitalisasi aset dan transparansi pengelolaan keuangan semakin diperkuat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.
Selain itu, mereka mengusulkan pemerataan distribusi guru dan peningkatan sarana prasarana sekolah, serta pengembangan sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata yang diyakini dapat menjadi pendorong perekonomian daerah.
“Pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) seperti jalan, jembatan, listrik, dan telekomunikasi juga menjadi salah satu fokus Fraksi Nasdem Bersatu,” ungkap Bung APS sapaan akrabnya.
Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Sejahtera Imam Muslih, menyoroti rendahnya realisasi pendapatan daerah yang hanya mencapai 76,9 persen pada tahun 2024.
Fraksi ini menilai hal tersebut menunjukkan lemahnya optimalisasi potensi sumber daya daerah, serta ketergantungan yang masih tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat.
Meskipun belanja daerah tercatat mencapai 86,9 persen, Fraksi Amanat Sejahtera menyatakan bahwa masih ada kendala dalam perencanaan, pengelolaan, dan penyerapan anggaran.
“Fraksi Amanat Sejahtera mengusulkan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih rendah, dan mendorong penguatan fungsi SKPD agar hasil dari anggaran benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua Barat,” tuturnya.
Gilang Dinandito, Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Indonesia Raya, memberikan catatan agar Pemprov lebih selektif dan objektif dalam merumuskan program dan kegiatan.
Hal itu mengingat Papua Barat terdiri dari tujuh kabupaten dengan kebutuhan yang beragam.
Olehnya itu, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya menekankan pentingnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih berkelanjutan dan tidak bergantung pada belanja daerah semata.
Selain itu, Fraksi ini juga mengusulkan perhatian lebih terhadap pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus, seperti di Kabupaten Fakfak, yang masih kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
“Untuk meningkatkan akuntabilitas dan penguatan fungsi pengawasan, kami menyarankan agar komunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Papua Barat diperkuat,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua DPRPB Orgenes Wonggor menyapaikan rapat paripurna ini menjadi wadah penting bagi fraksi untuk menyampaikan pandangannya terhadap pertanggungjawaban APBD 2024 dan prioritas pembangunan yang harus dijalankan oleh Pemprov Papua Barat.
“Setiap fraksi memberikan masukan konstruktif yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, peningkatan sektor ekonomi, serta penguatan infrastruktur dan pelayanan publik,” katanya.
Menurutnya, perbedaan pandangan dan catatan yang disampaikan menunjukkan keanekaragaman kebutuhan serta harapan masyarakat Papua Barat yang harus diperhatikan dalam kebijakan pembangunan ke depan.
(ATI//ALL)
