KAMUNDANFM.COM, JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Arianto Kogoya, aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua Pegunungan di level Pemerintah Pusat.
Kali ini, pria yang akrab disapa Bung AK tersebut, menyuarakan persoalan kesehatan mental di daerah pemilihannya Papua Pegunungan.
Aspirasi tersebut Arianto Kogoya sampaikan saat rapat kerja Komite III DPD RI bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Pertama kami mengapresiasi kemenkes yang telah banyak memberikan perhatian di wilayah 3T, khususnya Papua,” kata Senator Arianto Kogoya dalam raker tersebut, Senin (13/4/2026).
Persoalan kesehatan di Papua kata Arianto Kogoya, masih banyak dijumpai dan sulit untuk diselesaikan secara mandiri oleh pemerintah daerah (Pemda).
Satu di antaranya ialah, persoalan kesehatan mental.
“Persoalan ini cukup banyak di Tanah Papua dan belum tertangani dengan baik,” ungkapnya.
Hal tersebut sambung Arianto Kogoya, disebabkan oleh tidak meratanya penyebaran tenaga kesehatan (Nakes) dalam hal ini psikolog maupun psikiater.
“Di Papua Pegunungan mungkin tidak ada. Maka kami mohon, persoalan kesehatan mental di Tanah Papua harus jadi perhatian kemenkes,” tuturnya.
Arianto pun mengungkapkan, berdasarkan hasil temuan di lapangan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan persoalan kesehatan mental cukup banyak terjadi di Tanah Papua. Seperti halnya, masifnya penggunaan zat adiktif atau narkoba oleh generasi muda.
“Temuan kami di lapangan, banyaknya anak muda yang gunakan narkotika sehingga mental dan kejiwaannya terganggu,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Senator Arianto Kogoya, pihaknya juga menemukan masyarakat yang mengalami gangguan mental karena trauma militeristik.
Lebih lanjut dalam raker tersebut, Senator Arianto Kogoya juga menyuarakan persoalan rumah sakit jiwa (RSJ) di Tanah Papua.
Dari enam provinsi di Tanah Papua, hanya terdapat satu RSJ Abepura di Kota Jayapura.
“Waktu reses kami kunjungan kesana, kondisinya sudah tidak layak. Itu baru di Kota Jayapura, belum ke kabupaten lain,” ungkap Arianto Kogoya.
Olehnya itu, Arianto meminta kemenkes dapat menaruh dan memberikan perhatian bagi RSJ Abepura.
Sebab, rencananya pihak RSJ akan membangun fasilitas lebih memadai di lokasi yang baru.
“Kami mohon untuk pembiayaan pembangunan RSJ ini menjadi perhatian kemenkes. Kami minta ini saja, satu-satunya di Tanah Papua,” pintanya.
Dalam kesempatan itu juga, Arianto memberikan masukan atau saran bagi Kemenkes untuk mengevaluasi dan mengawasi rumah sakit milik pemda di daerah.
Hal itu dikarenakan, masih ditemukannya kasus penolakan pasien lantaran persoalan administrasi sehingga mengakibatkan kematian.
“Kami juga apresiasi program khusus nakes OAP, mungkin jumlahnya bisa ditambahkan sehingga cakupan layanan di puskesmas dapat terlayani dengan baik,” pungkasnya.
(RED//ALL)
