KAMUNDANFM.COM, MANOKWARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melalui Dinas Pendidikan berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas.
Komitmen itu diwujud nyatakan dengan mengambil alih pengelolaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Panca Kasih menjadi SLB Negeri Terpadu Manokwari.
Langkah ini menandai transformasi penting dalam sistem pendidikan khusus di Papua Barat.
Kepala Bidang SMA dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Papua Barat, Timotius Kambu mengatakan peralihan status dari sekolah swasta ke negeri ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.
“Selama ini sekolah luar biasa yang ada hanya dikelola swasta, dengan sarana yang terbatas. Kini pemerintah hadir langsung mengambil tanggung jawab penuh,” kata Timotius usai peresmian SLB Negeri Terpadu, Senin (28/7/2025).
Menurutnya, penyerahan aset dan administrasi dari Yayasan Panca Kasih ke Pemprov telah rampung, termasuk Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan data pokok pendidikan (dapodik).
Dengan begitu lanjut dia, sekolah tersebut menjadi SLB pertama yang dikelola pemerintah daerah di Manokwari.
Langkah ini sekaligus membuka peluang lebih luas bagi anak-anak disabilitas dari berbagai latar belakang untuk memperoleh pendidikan yang layak dan setara.
“SLB Negeri ini tidak membatasi hanya pada jenis disabilitas tertentu. Semua anak disabilitas berhak bersekolah di sini, tanpa diskriminasi,” jelasnya.
Menurut Timotius, kurikulum yang digunakan mengacu pada kurikulum nasional yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik berdasarkan jenis ketunaannya.
Namun ia mengakui, masih banyak tantangan yang dihadapi.
Mulai dari keterbatasan ruang kelas, alat bantu belajar, hingga kurangnya tenaga pendidik khusus.
Untuk itu, Pemprov tengah menyiapkan strategi pengadaan fasilitas dan pengembangan SDM yang lebih baik.
“Kita sedang berusaha menyekolahkan guru-guru ke lembaga pendidikan luar Papua yang memiliki jurusan pendidikan luar biasa, seperti di Bandung dan Yogyakarta. Sebab di Papua belum tersedia,” bebernya.
Dengan pembenahan ini, pemerintah berharap SLB Negeri Terpadu bisa menjadi pusat layanan pendidikan inklusif yang representatif, ramah disabilitas, dan menjadi simbol hadirnya negara bagi kelompok yang selama ini kerap terpinggirkan.
(ANI//ALL)
