KAMUNDANFM.COM, MANOKWARI – Protes akan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat 2027 terus bermunculan.
Kali ini, protes tersebut datang dari Partai Ummat Papua Barat.
Ketua DPW Partai Ummat Papua Barat Jemmy Morim meminta, Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang alokasi DBH Migas Otsus 2027.
“Ini sangat disayangkan dengan pemotongan yang mencapai 81,5 persen,” kata Jemmy Morin dalam siaran persnya, Jumat (30/10/2026).
Dikatakannya, berdasarkan data yang diperoleh Papua Barat akan memperoleh DBH Migas Otsus 2027 senilai Rp 495,735 miliar.
Itu artinya, sambung Jemmy terjadi penurunan drastis jika dibandingkan dengan DBH Migas Otsus Papua Barat 2026 yang senilai Rp 2,688 triliun.
“Ini sangat tidak berpihak pada masyarakat Papua Barat,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Jemmy meminta Presiden Prabowo Subianto melalui kementerian terkait untuk tidak memangkas DBH Migas Otsus Papua Barat 2027.
“Kita ketahui bersama DBH migas ini agar meningkatkan kemandirian fiskal daerah untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemulihan lingkungan. Tapi kalau dipangkas hingga 81 persen, apakah bisa mandiri?,” ujarnya.
Olehnya itu, Jemmy berharap Presiden Prabowo dapat mendengar aspirasi dari rakyat Papua Barat terkait DBH Migas Otsus 2027.
“Sekali lagi, pak presiden kami harapkan bisa mengkaji ulang rencana DBH Migas Otsus Papua Barat 2027,” pungkasnya.
(RED)
