Kisah Ribuan Tahun Silam sampai Awal Abad 19
Oleh Andy Tagihuma
Di Waigeo, tempat arus dari dua penjuru laut bertemu dan berputar sebelum menghilang ke dalam Teluk Mayalibit, ada sebuah gua yang oleh orang Ambel disebut Mololo, “tempat arus bertemu”.
Mulutnya menghadap laut, dan di dalamnya, dalam gelap yang dijaga koloni kelelawar, tersimpan sesuatu yang tidak segera terlihat oleh mata. Lapisan demi lapisan tanah yang merekam puluhan ribu tahun kehadiran dan kegiatan manusia di tepi barat laut daratan besar yang sekarang kita kenal sebagai Papua.
Tim gabungan arkeolog, Dylan Gaffney dari Universitas Oxford, Daud Aris Tanudirjo dari Universitas Gadjah Mada, Erlin Novita Idje Djami dari Balai Arkeologi Papua, Abdul Razak Macap, dan Tristan Russell dari Universitas Otago, turun ke dalam gua itu dan mengangkat sedikit demi sedikit lapisan tanahnya pada 2018 dan 2019.
Penanggalan radiokarbon yang mereka kerjakan di Universitas Oxford dan Universitas Waikato, menunjukkan adanya kegiatan manusia di Mololo pada kisaran lebih dari lima puluh lima ribu hingga sekitar lima puluh ribu tahun lalu (Gaffney & Tanudirjo, Antiquity,2024).
Ini bukan angka kecil. Temuan itu menempatkan Mololo sebagai salah satu bukti paling awal yang diketahui tentang kehadiran manusia di kawasan Pasifik.
Nilainya menjadi semakin penting karena mendukung kemungkinan jalur utara menuju Sahul, melalui pulau-pulau di sekitar Raja Ampat, tanpa meniadakan bukti-bukti penting dari jalur migrasi lainnya.
Kajian yang terbit dalam Antiquity pada 2024, juga merekonstruksi keadaan bentang alam purba di sekitar Mololo.
Sekitar lima puluh ribu tahun lalu, muka laut lebih rendah dan gua itu diperkirakan
berada kurang lebih lima belas kilometer dari garis pantai masa itu.
Simulasi pelayaran menunjukkan bahwa perpindahan dari Gebe, Kofiau, Halmahera, atau daratan Sahul menuju gugusan Waitanta dapat dilakukan melalui jalur utara dengan memanfaatkan arus dan kemampuan mendayung.
Data ini tidak membuktikan satu rute tunggal yang pasti, tetapi memperkuat pandangan bahwa manusia awal yang mencapai kawasan tersebut telah memiliki pengetahuan navigasi, pembacaan cuaca, serta kemampuan beradaptasi dengan hutan tropis dan lingkungan pesisir.
Yang ditemukan di lapisan tertua Mololo bukan hanya serpihan batu dan sisa tulang. Ada sebutir artefak kecil, lebar tiga belas koma lima milimeter, tebal lima milimeter, yang setelah diperiksa mengandung jejak resin.
Ini menjadi bukti penggunaan resin tertua yang diketahui di luar benua Afrika, sebuah detail yang mungkin terdengar teknis, tetapi menyimpan makna besar bahwa manusia yang tinggal di Waigeo lima puluh lima ribu tahun lalu telah mengenal pengolahan resin melalui beberapa tahap.
Resin semacam ini dapat dipakai untuk berbagai kebutuhan, termasuk sebagai bahan bakar, bahan pelapis, perekat alat komposit, atau bagian dari pembuatan perahu.
Namun, para peneliti menegaskan bahwa
fungsi khusus artefak Mololo belum dapat ditentukan secara pasti.
Justru kehati-hatian inilah yang membuat temuan tersebut penting: ia memperlihatkan kecakapan mengolah tumbuhan tanpa memaksakan kegunaan yang tidak dibuktikan oleh artefaknya.
Survei arkeologis lanjutan di Waigeo
dan Pulau Gam pada 2018-2019 mencatat lebih dari seratus lima puluh titik situs (Gaffney dkk., An Archaeology of Waigeo, Universitas Otago, 2023), bukti bahwa kepulauan ini bukan sudut sepi dari sejarah dunia, melainkan salah satu ruang paling awal yang ditempati manusia modern dalam perjalanan panjangnya keluar dari Afrika menuju Sahul dan seterusnya ke Pasifik.
Tulisan ini dimulai dari gua itu, bukan karena hendak membuat daftar tanggal purbakala, tetapi karena Mololo mengajarkan satu hal yang akan berulang di sepanjang narasi ini: bahwa Raja Ampat, jauh sebelum ia dikenal dunia lewat peta biru-turkuois pariwisata bahari, adalah persimpangan, tempat arus-arus besar sejarah manusia bertemu, berputar, dan meninggalkan endapannya.
Arus migrasi purba, arus perdagangan sosolot, arus kekuasaan Tidore, arus kapal-kapal Iberia dan Belanda, arus Islam dan animisme yang saling melilit, semuanya singgah di kepulauan kecil di ujung barat laut Kepala Burung ini, dan semuanya meninggalkan jejak yang bisa dibaca.
Seperti lapisan tanah di dalam Gua Mololo, jika kita mau turun dan menggali dengan sabar.
Cara menelusuri arsip dan referensi yang dipakai dalam tulisan ini berangkat dari sejarah yang berlapis.
Temuan arkeologi, laporan pelayaran, kontrak VOC, silsilah dan tradisi lisan tidak memiliki sifat bukti yang sama.
Artefak dapat memberi usia dan konteks material, tetapi tidak selalu menjelaskan
nama orang atau maksud tindakan.
Arsip kolonial dapat mencatat tanggal, kapal, dan perjanjian, tetapi bahasanya dibentuk oleh kepentingan dagang serta kekuasaan penulisnya.
Tradisi lisan menyimpan ingatan tentang hubungan, asal-usul, dan legitimasi, meskipun kronologinya dapat memadatkan beberapa generasi ke dalam satu tokoh.
Karena itu, setiap jenis sumber perlu dipertemukan tanpa menjadikan salah satunya sebagai suara tunggal yang menutup suara lainnya.
Tapak-Tapak di Batu: Jejak Sejarah yang Mendahului Kerajaan jauh sebelum ada raja, sebelum ada kora-kora yang membelah selat dengan dayung serentak, sebelum kata “Papua” diucapkan oleh mulut Iberia yang belum genap memahami di mana mereka berada, manusia di kepulauan ini sudah meninggalkan wajah mereka di dinding-dinding karang.
Di Pulau Misool, pada tebing-tebing kapur yang menjorok ke laut, tersebar sedikitnya empat puluh situs seni cadas, cap-cap tangan, gambar ikan, lumba-lumba, burung, kadal, perahu, bahkan bumerang, digoreskan atau disemburkan dengan pigmen merah dan kadang hitam pada permukaan batu yang tak tersentuh hujan langsung.
Pendataan terbaru yang dilakukan peneliti (Permana dkk., dipublikasikan sekitar 2024-2025) mencatat empat ratus delapan puluh sembilan gambar tersebar di tiga puluh delapan situs di Misool.
Teknik yang dipakai para pembuatnya didominasi oleh semburan, pigmen dikunyah atau dicampur air lalu disemburkan dari mulut mengelilingi tangan yang ditempelkan ke batu, menghasilkan siluet negatif, sebanyak empat puluh dua persen dari keseluruhan temuan, disusul teknik goresan garis luar
sederhana pada empat puluh satu persen.
Menariknya, motif cap tangan, yang mungkin paling dikenal orang awam sebagai “tanda tangan” manusia purba, justru hanya muncul di kurang dari separuh situs yang didata, sekitar empat puluh tujuh persen.
Motif nonfiguratif, garis-garis dan bentuk abstrak yang maknanya sudah tak lagi bisa ditelusuri, mengambil porsi terbesar pada tiga puluh sembilan persen dari seluruh gambar, sementara gambar tangan sekitar dua puluh tiga persen dan gambar binatang delapan belas persen.
Di satu titik yang disebut Tebing Fafanlap, tercatat sekitar tujuh puluh lima motif, tujuh puluh satu di antaranya merah, empat hitam.
Umur pasti seni cadas Misool ini belum bisa dipastikan lewat metode penanggalan absolut; para peneliti masih bekerja dengan perbandingan gaya dan konteks arkeologis di sekitarnya, sehingga klaim-klaim populer yang menyebut angka puluhan ribu tahun untuk cap tangan Misool, berbeda dengan penanggalan radiokarbon yang sudah pasti untuk Gua Mololo, sebaiknya dibaca sebagai dugaan yang masih menunggu bukti, bukan fakta yang sudah tertutup.
Di dalam gua-gua dan celah di pesisir Waigeo, penelitian arkeologi juga menemukan jejak perubahan besar yang terjadi dalam seribu dua ratus tahun terakhir sebelum masa kolonial, jauh lebih dekat ke masa raja-raja yang akan dibahas pada bagian berikutnya, tetapi tetap penting sebagai jembatan.
Pada rentang waktu itu, Waigeo sudah terhubung dengan jaringan dagang yang jauh lebih luas dari yang mungkin dibayangkan orang tentang “pulau terpencil”: pecahan tembikar berglasir dari Tiongkok, manik-manik kaca dari Asia Tenggara dan anak benua India, mulai muncul di lapisan-lapisan tanah, dan belakangan disusul gerabah Eropa yang datang bersama kapal-kapal Belanda.
Bersamaan dengan itu, sebuah tradisi seni cadas baru, memakai pigmen putih, berbeda dari pigmen merah tradisi lama Misool, mulai diproduksi, dan tulang-belulang leluhur mulai ditempatkan di dalam gua-gua dan celah-celah pesisir, sebuah praktik yang menandai perubahan cara orang Raja Ampat berhubungan dengan kematian dan leluhur mereka (Gaffney dkk. 2023).
Penelitian lintas disiplin yang diterbitkan dalam The Journal of Pacific History pada 2024 memperluas gambaran tersebut hingga lima abad terakhir.
Kajian atas Waigeo, Gam, dan Batanta menunjukkan bahwa perpindahan permukiman tidak berlangsung dengan satu pola.
Sebagian kampung berpindah dalam rentang satu generasi, sedangkan yang lain bertahan selama ratusan tahun.
Perpindahan pada tingkat marga, keluarga, dan individu juga menghasilkan perkawinan silang di antara kelompok penutur bahasa yang berbeda.
Temuan ini mengingatkan bahwa nama kampung, afiliasi bahasa, dan identitas politik masa kini tidak selalu dapat ditarik lurus ke masa lampau tanpa memperhitungkan mobilitas penduduk.
Temuan-temuan arkeologi ini bukanlah berita asing bagi orang yang tumbuh di Papua dan mendengar cerita-cerita tua tentang gua-gua keramat, tebing-tebing yang dipantangi, batu-batu yang disebut menyimpan roh nenek moyang.
Ia adalah konfirmasi ilmiah atas sesuatu yang sudah lama diketahui lewat jalur lain: bahwa lanskap Raja Ampat, karang, gua, tebing, dan laut, bukan latar kosong yang kebetulan indah untuk difoto, melainkan arsip hidup, tempat manusia menitipkan ingatan mereka jauh sebelum ada yang mencatatnya dalam huruf.
Mitos sebagai Piagam Politik
Ada satu cerita yang, dalam berbagai variannya, dituturkan turun-temurun di Waigeo, Salawati, dan Misool, tentang tujuh butir telur yang ditemukan di sebuah tempat bernama Kali Raja, kadang disebut juga Wawage.
Menurut versi yang paling umum, empat dari tujuh telur itu menetas menjadi manusia yang kelak menjadi raja.
Yakni, Raja Waigeo, Raja Salawati, Raja Misool bagian Lilintan dan Raja Misool
bagian Waigama.
Telur-telur yang tersisa menjadi hal-hal lain: roh, seorang perempuan yang dalam sejumlah versi disebut Pin Take, dan sebuah batu keramat yang dikenal dengan nama Kapatnai atau Telur Raja.
Cerita ini penting dibaca bukan sebagai dongeng anak-anak, melainkan sebagai apa yang oleh sejarawan disebut sebagai bukti politik, sebuah narasi asal-usul yang berfungsi menjelaskan dan mengesahkan pembagian empat pusat kekuasaan di kepulauan ini.
Nama “Raja Ampat” sendiri, yang oleh dunia luar sering dianggap sekadar label geografis empat pulau besar, sesungguhnya berakar dari struktur politik empat kerajaan itu: dalam bahasa Ma’ya, para pemimpin ini disebut Kalana Fat; dalam istilah yang dipakai Tidore untuk menyebut vasal-vasal Papuanya, Korano Ngaruha, keduanya berarti sama: Empat Raja.
Cerita lain yang berjalan berdampingan dengan legenda tujuh telur adalah kisah Gurabesi, kadang dieja Kurabesi atau disebut dengan nama lain Sekfamneri, seorang pemimpin dari Biak yang dalam tradisi lisan yang direkam antropolog A.C. van der Leeden pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, serta sebelumnya oleh F.C. Kamma pada 1947-1948, digambarkan membantu Sultan Tidore memenangkan
pertempuran melawan Ternate dan Jailolo.
Sebagai balas jasa, Gurabesi menikahi seorang putri Tidore, dalam sebagian versi disebut Boki Taiba atau Boki Tayyibah, dan kemudian menetap di kawasan Wauyai, Waigeo, sembari menyetujui untuk mengirim sebagian hasil buminya sebagai upeti kepada Tidore setiap kali musim angin timur tiba.
Versi yang dituturkan dari sisi istana Tidore sendiri sedikit berbeda tekanannya: Sultan Ibnu Mansur, yang juga dikenal sebagai al-Mansur, disebut memimpin sendiri ekspedisi ke Papua, lalu mengangkat seseorang bernama Kaicil Patrawar, putra Sultan Bacan, dengan gelar Komalo atau Kapita Gurabesi, dan menikahkannya dengan Boki Tayyibah.
Perbedaan ini penting dicatat, sebab ia
menunjukkan bagaimana sejarah lisan tentang asal-usul kekuasaan di Raja Ampat bisa ditarik ke arah yang berbeda tergantung siapa yang menuturkannya dan dari sisi kekuasaan mana ia dituturkan, dari sisi Papua, Gurabesi adalah pahlawan Biak yang jasanya diakui dan dihormati lewat perkawinan dengan bangsawan Tidore.
Dari sisi Tidore, ia adalah bangsawan Bacan yang “diberi” wilayah dan gelar oleh Sultan.
Yang menarik, catatan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dari tahun 1649 justru mendokumentasikan seorang pemimpin bernama Gurabesi yang bertindak sebagai wakil Sultan Tidore di lapangan.
Ini menimbulkan kemungkinan bahwa nama dan peristiwa dalam legenda, yang dalam tradisi lisan sering ditempatkan pada masa yang jauh lebih tua, sekitar abad kelima belas atau keenam belas, sebenarnya bercampur dengan tokoh dan peristiwa yang lebih dekat ke pertengahan abad ketujuh belas.
Percampuran semacam ini lumrah terjadi dalam tradisi lisan mana pun: waktu dipadatkan, beberapa tokoh dilebur menjadi satu nama, dan yang dipentingkan bukanlah ketepatan kronologis melainkan kebenaran struktural tentang bagaimana kekuasaan itu terbentuk dan diwariskan.
Dalam mode sejarah, perbedaan versi tidak perlu segera diselesaikan dengan memilih satu kisah dan menyingkirkan kisah lainnya.
Perbedaan itu sendiri merupakan data. Ia memperlihatkan siapa yang memperoleh kehormatan sebagai pendiri, siapa yang berhak atas gelar, dan bagaimana hubungan Papua, Bacan, serta Tidore diterangkan oleh masing-masing pusat ingatan.
Dengan pendekatan ini, sebuah catatan sejarah budaya kisah Gurabesi dapat dibaca sekaligus sebagai jejak peristiwa, pernyataan tentang kekerabatan politik, dan bahasa legitimasi yang terus berubah sesuai kebutuhan masyarakat yang menuturkannya.
Silsilah yang direkam F.S.A. de Clercq pada akhir abad kesembilan belas, sebuah sumber yang akan berulang kali dirujuk dalam buku ini karena ia mencatat banyak tradisi lisan yang sudah lama hidup sebelum masanya, menyebutkan tiga bersaudara sebagai leluhur tiga dari empat kerajaan itu: Fun Giwar, leluhur Raja Waigeo; Fun Malaban, juga disebut Fun Tusan, leluhur Raja Salawati; dan Fun Bis, leluhur Raja Lilinta di Misool bagian barat.
Kerajaan keempat, Waigama di Misool bagian timur, dikatakan didirikan oleh seorang bernama Tuimadahe yang diangkat langsung oleh Tidore. Ada pula garis keturunan kelima yang disebut, meskipun tidak masuk dalam hitungan “empat raja” utama: Fun Mo, dari suku Moi di selatan Sorong, yang menjadi leluhur raja Sailolof setelah menikahi seorang putri Raja Waigeo.
Dalam istilah lokal, gelar pemimpin ini disebut fun atau kalana, sebuah kata yang oleh antropolog J.R. Mansoben, dalam kajiannya yang menyeluruh tentang sistem politik tradisional di Papua (Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, 1995), digunakan untuk mengklasifikasikan Raja Ampat sebagai satu di antara sedikit kawasan di Papua yang mengembangkan sistem “kerajaan”, struktur kepemimpinan yang diwariskan dan diakui secara formal, berbeda dari kebanyakan wilayah lain di Papua yang lebih banyak mengenal sistem “pria berwibawa” atau big man, di mana kepemimpinan diperoleh lewat kemampuan
pribadi, bukan warisan darah.
Mansoben menghubungkan kekhasan Raja Ampat ini secara langsung dengan pengaruh Tidore, sebuah kesimpulan yang akan menjadi benang merah penting bagi bagian-bagian selanjutnya dari tulisan ini.
Di Bawah Bayang Sultan: Raja Ampat dan Lingkup Kekuasaan Tidore
Untuk memahami Raja Ampat antara 1600 dan 1800, orang harus terlebih dulu memahami satu hal yang mudah disalahpahami: hubungan antara para Kalana Fat dan Kesultanan Tidore bukanlah hubungan pemerintahan dalam pengertian modern, di mana ada administrasi yang mengatur wilayah dari pusat ke pinggiran secara rutin dan berjenjang.
Hubungan tersebut lebih menyerupai jaringan patronase, pengakuan gelar, pertukaran kepentingan, dan kewajiban upeti.
Jaringan itu dapat ditegakkan melalui ekspedisi bersenjata musiman dengan armada kora-kora yang dikenal sebagai hongi.
Karena itu, kekuasaan Tidore tidak hadir dengan bentuk yang sama di setiap tempat dan tidak selalu bekerja secara rutin seperti administrasi negara modern. Sebuah Catatan Sejarah Budaya.
Dalam bahasa diplomasi dan kontrak antarkekuasaan pada abad ketujuh belas, pengakuan atas lingkup kekuasaan Tidore di Papua justru banyak dibakukan melalui dokumen VOC.
Dalam sebuah perjanjian pada 1660 yang dibuat VOC antara Tidore, Ternate, dan Bacan, tanah Papua, dicatat dalam dokumen dengan narasi yang menunjukkan ketidakpastian geografis pihak Eropa sendiri, “atau seluruh pulau mereka”, didaftarkan sebagai wilayah di bawah Tidore.
Perjanjian ini dipertegas lagi lewat kontrak yang ditandatangani pada 29 Maret 1667, yang tercatat dalam arsip VOC nomor 1264, folio 38 (dirujuk Leonard Andaya dalam The World of Maluku, 1993, halaman 221, catatan kaki 57).
Dengan kata lain, ketika Belanda kelak mengklaim wilayah Papua sebagai bagian dari Hindia Timur pada abad kesembilan belas, klaim yang dipertegas lewat pendirian Fort Du Bus pada 1828 dan pernyataan resmi 1848, mereka membangun klaim itu di atas fondasi hukum yang sebenarnya mereka ciptakan sendiri satu abad lebih sebelumnya, lewat pengakuan atas kedaulatan Tidore meskipun jangkauan kekuasaan nyata di lapangan jauh lebih tidak merata daripada rumusan di atas kertas.
Beberapa sejarawan menekankan hal ini dengan tegas. Pamela Swadling, dalam kajiannya tentang jaringan dagang burung cendrawasih, mencatat bahwa otoritas Tidore atas Papua sebagian besar bersifat simbolik.
Kajian yang lebih baru oleh Kaartinen dan rekan-rekannya (Journal of Pacific History,2024) menegaskan kembali bahwa status vasal Raja Ampat kepada Tidore dipakai sebagai alat pembenaran klaim, pertama oleh Belanda, kemudian juga sempat dilirik Inggris, terutama pada akhir abad kedelapan belas dan awal abad kesembilan belas, ketika kekuatan-kekuatan Eropa mulai serius memikirkan batas-batas wilayah di kepulauan timur Nusantara.
Pembedaan antara klaim di atas kertas dan kemampuan memerintah di lapangan sangat penting.
Sebuah kontrak dapat menyatakan wilayah yang luas, tetapi pelaksanaan kekuasaan bergantung pada pelayaran musiman, kesediaan pemimpin lokal, jaringan perkawinan, perantara dagang, serta kemampuan menyediakan hadiah atau menjatuhkan hukuman.
Di kepulauan yang dipisahkan selat, cuaca, dan jarak, kedaulatan bekerja sebagai proses perundingan yang terus diulang.
Ia tidak hadir sebagai garis batas yang rapi, melainkan sebagai hubungan yang dapat menguat, melemah, atau dipertentangkan.
Bagaimana bentuk konkret dari hubungan “kedaulatan” itu di lapangan? Tidore mengintegrasikan elite Papua bukan lewat pengiriman pejabat administratif yang menetap, melainkan lewat pengangkatan gelar-gelar kehormatan, Sangaji, Gimalaha, Kapitan Laut, Dimara, Mayor, Suruan kepada para pemimpin lokal yang sudah ada, sembari menugaskan mereka menagih upeti secara berkala.
Dewan negara Tidore sendiri, menurut struktur yang tercatat, terdiri dari tiga puluh satu anggota: dua puluh tujuh bobato, dua magistrat hukum, satu kapiten laut, dan satu jojau atau menteri utama.
Struktur ini kemudian dicerminkan pada tingkat lokal di Raja Ampat, dengan jabatan-jabatan seperti Raja, Sangaji, dan Kapita Laut, masing-masing untuk Salawati, Waigama, Misool, dan Waigeo.
Yang dibayar sebagai upeti bukanlah uang, melainkan barang-barang yang bernilai tinggi di pasar dagang Maluku dan lebih jauh lagi: bulu burung cendrawasih yang diburu di hutan-hutan Waigeo dan Salawati, sisik penyu, kulit kayu massoi, serta, pada sisi yang paling kelam, manusia yang dirampas kebebasannya dan diperdagangkan sebagai budak.
Ekspedisi hongi, armada kora-kora perang yang setiap kanonya didayung oleh lebih dari tiga puluh pejuang pribumi bersenjata, tidak sekadar menagih upeti yang sudah dijanjikan.
Ketika sebuah kampung dianggap gagal memenuhi kewajibannya atau dianggap melawan, penduduknya bisa ditangkap dan dibawa ke Tidore untuk dijual sebagai budak (dicatat Huizinga, 1998).
Sistem hongi dan perbudakan yang menyertainya baru dihapuskan secara
resmi antara 1859 dan 1861, jauh melampaui batas akhir periode yang dibahas dalam buku ini.
Kenyataan ini memperlihatkan bahwa kekerasan tersebut bukan penyimpangan sesaat, melainkan bagian dari susunan politik-ekonomi yang bertahan lintas generasi dan meninggalkan luka sosial yang panjang.
Sebuah laporan VOC dari tahun 1737 mencatat, dengan nada dagang yang dingin, bahwa orang Makassar berlayar ke apa yang mereka sebut “Kepulauan Papua” untuk memperoleh budak sekaligus teripang, kulit katu massohi, dan sisik penyu dalam satu pelayaran yang sama, sebuah gambaran tentang realitas bagaimana manusia Papua yang dirampas kebebasannya dicatat oleh bahasa dagang kolonial dalam deretan yang sama dengan hasil laut dan hutan, dibeli dan dijual dalam mata rantai perdagangan yang sama.
Penting untuk digarisbawahi: kekuasaan Tidore atas Raja Ampat bukan berarti para Kalana Fat kehilangan seluruh kemandirian mereka.
Sebagaimana akan terlihat pada bagian tentang pemberontakan Nuku di akhir buku ini, raja-raja Raja Ampat berulang kali menunjukkan bahwa dukungan mereka kepada Tidore bersifat kondisional, mereka dapat bekerja sama ketika hubungan itu memberi ruang perlindungan, perdagangan, atau kedudukan politik, tetapi juga menarik diri, menunda kewajiban, atau melawan ketika tuntutan dari luar dianggap merugikan.
Relasi ini, dengan segala kekerasan yang menyertainya, tetaplah relasi antara dua pihak yang punya agensi masing-masing, bukan penaklukan total satu arah.
Dunia Sosolot, Kali Raja dan Jaring yang Terbentang Antar Pulau
Sebelum kapal-kapal Eropa pertama menampakkan layarnya di cakrawala Raja Ampat, kepulauan ini sudah menjadi simpul dalam sebuah jaringan dagang yang menurut penelitian antropolog Roy Ellen, telah berjalan lebih dari lima ratus tahun: jaringan yang dikuasai pedagang dari Kepulauan Seram Laut dan Gorom.
Ellen menulis bahwa kedua kepulauan kecil ini menjadi penghubung “antara orang Maluku dan Papua selama lebih dari lima ratus tahun”, dan bahwa keunggulan dagang mereka datang justru dari kemampuan mereka memonopoli akses ke Papua, pengetahuan tentang rute, bahasa, relasi kekerabatan dagang, dan kepercayaan yang dibangun selama beberapa generasi, yang tidak mudah ditembus pedagang luar (dikutip dalam kajian Cloths of Civilisation).
Sistem dagang ini punya nama sendiri: sosolot. Penjelajah abad ketujuh belas Johannes Keyts, sebagaimana dicatat oleh Van Hille pada 1905, mendefinisikan sosolot sebagai semacam yurisdiksi dagang bertanda, sebuah bukit atau pelabuhan tempat bendera ditancapkan, dan di dalam batas itu tidak seorang pun boleh berdagang kecuali pemegang haknya, di bawah ancaman hukuman mati (dikutip dalam Goodman, The Sosolot, disertasi doktoral Universitas Hawai’i, 2006).
Sosolot bukanlah pasar terbuka dalam pengertian modern.
Ini adalah sistem hak dagang eksklusif yang dijaga ketat, mirip dalam logikanya, meski jauh lebih kecil skalanya, dengan monopoli-monopoli dagang yang pada masa yang sama sedang dibangun VOC di Maluku untuk cengkih dan pala.
Pusat dari jaringan sosolot ini adalah sebuah pulau karang kecil bernama Kilwaru, begitu kecil sehingga, menurut deskripsi sejarawan Leonard Andaya dalam kajiannya “Flights of Fancy” (Journal Southeast Asian Studies, 2017), lebar pulau itu hanya sekitar empat puluh lima meter dan tingginya cuma satu meter di atas permukaan laut.
Namun pulau mini ini memiliki dua hal yang membuatnya berharga secara strategis: akses ke air tanah yang baik, dan tempat berlabuh yang aman dalam cuaca muson apapun.
Andaya mencatat bahwa pada abad ketujuh belas, dari Kilwaru saja terkirim sekitar sepuluh kapal setahun menuju Uring dan Hote di Pulau Seram, khusus untuk mengangkut barang-barang dari Papua.
Barang apa yang mengalir lewat jalur ini? Dari arah Papua ke barat: bulu burung cendrawasih yang menjadi barang mewah di istana-istana Asia dan kelak Eropa, kulit kayu massoi yang dipakai sebagai obat dan salep, dan sisik penyu semakin penting menjelang akhir abad kedelapan belas, teripang yang menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi ke pasar Tiongkok.
Dari arah barat ke Papua: kain tenun, barang-barang besi seperti parang dan mata tombak, dan barang-barang kecil lain yang oleh Tidore disalurkan kepada mitra dagangnya di kawasan Gamrange, yang kemudian meneruskannya sebagai semacam kredit kepada orang Raja Ampat, mereka menerima barang dagangan di muka, dengan kewajiban membayarnya kembali lewat barter bulu cendrawasih dengan mitra dagang mereka sendiri di kawasan Kepala Burung (Andaya 2017).
Susunan ini memperlihatkan adanya kredit, utang barang, hak akses, perantara, dan kewajiban pembayaran lintas pulau.
Dengan demikian, perdagangan pra-kolonial Raja Ampat tidak tepat dipahami hanya sebagai barter sederhana tanpa perhitungan sosial dan ekonomi.
Di balik daftar komoditas itu terdapat kerja manusia yang sering tidak tampak dalam catatan dagang.
Bulu cendrawasih memerlukan pengetahuan tentang musim, habitat, dan cara berburu.
Massoi harus dicari, dikupas, dikeringkan, dan dibawa dari hutan ke pantai. Teripang ditangkap, diolah, lalu disimpan agar tahan dalam pelayaran panjang.
Kain dan besi yang datang dari barat pun tidak sekadar berpindah tangan, tetapi mengubah kemungkinan produksi, kedudukan sosial, dan hubungan utang.
Sejarah perdagangan karena itu perlu dibaca dari dua sisi: sebagai jaringan benda yang bergerak dan sebagai rangkaian tenaga, risiko, serta kewajiban yang ditanggung masyarakat pesisir dan pedalaman.
Pembagian wilayah dagang di Kepala Burung sendiri, menurut catatan yang dihimpun Sollewijn Gelpke (1994) dan Andaya (2017), terbagi dalam beberapa zona sosolot: Notan, yang berada di bawah pengaruh Raja Waigeo dan kemungkinan mencakup pesisir barat Salawati; serta dua zona di Onin, yakni Onin Lascar dan Onin Kowiai.
Pembagian ini menunjukkan bahwa kekuasaan para Kalana Fat tidak berhenti di batas pulau mereka sendiri, pengaruh dagang mereka, lewat jaringan sosolot, menjangkau jauh ke pesisir selatan Kepala Burung.
Studi ekologi historis yang disusun Palomares dan Heymans (Historical Ecology of the Raja Ampat Archipelago, Fisheries Centre Research Reports, 2006) mencatat bahwa hasil laut Raja Ampat, teripang, mutiara, penyu, sudah dikonsumsi di pasar Tiongkok dan Eropa sejak lama, dan bahkan pada abad kesembilan belas sudah ada catatan dampak eksploitasi terhadap keanekaragaman hayati kawasan ini.
Sebuah catatan dari akhir 1700-an dan awal 1800-an yang dikutip dalam kajian itu menggambarkan kondisi laut yang masih sangat kaya: “laut penuh ikan besar dan pantai penuh penyu”, sebuah gambaran kelimpahan yang, dibaca hari ini, terasa seperti pesan dari dunia yang sudah lama berubah.
Orang Portugis di Boron dalam Laporan Miguel Roxo de Brito Deskripsi tertulis paling awal dan paling terperinci yang diketahui tentang masyarakat Raja Ampat, ditulis oleh mata seorang Eropa yang benar-benar tinggal di sana, datang dari seorang penjelajah Portugis bernama Miguel Roxo de Brito.
Pada 1581 dan 1582, de Brito melakukan pelayaran panjang yang membawanya dari Bacan, melewati Obi, singgah di Kepulauan Boo, memasuki Misool, lalu Seram, kemudian Waru sebelum akhirnya tiba di kepulauan yang dikuasai Raja Waigeo, terus ke Onin, yang ia sebut “One”, masuk ke Teluk MacCluer, dan berakhir di Sekar.
Laporannya, yang aslinya ditulis dalam bahasa Spanyol atau Portugis dan disusun ulang di Manila sekitar 1590 sebagai bagian dari kumpulan naskah yang dikenal dengan nama Boxer Codex (halama 139 sampai 149), baru diterjemahkan dan diterbitkan secara lengkap oleh sejarawan Belanda J.H.F. Sollewijn Gelpke dalam jurnal Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde volume 150, nomor 1 (1994),
halaman 123 sampai 145, meskipun sebuah versi awal dari terjemahan itu sudah lebih dulu muncul dalam kerja sama Boxer dan Manguin di jurnal Archipel volume 18 (1979).
De Brito tinggal untuk suatu waktu bersama Raja Waigeo, yang dalam catatannya disebut dengan ejaan “Baygeo” atau “Wage”, yang berkedudukan di sebuah tempat bernama Boron, yang oleh Sollewijn Gelpke diidentifikasi kemungkinan pulau besar sebagai Pulau Gam atau Gaman, sebuah kecil.yang terletak berdekatan dengan Waigeo.
Ia mencatat bahwa wilayah kekuasaan raja ini “berkeliling sekitar lima belas aliansi masyarakat yang berpenduduk sekitar seribu laki-laki” (Sollewijn Gelpke 1994, dikutip dalam Kaartinen dkk. 2024, catatan kaki 32), Angka itu perlu dibaca dengan hati-hati karena ukuran penduduk dalam laporan penjelajah awal sering didasarkan pada perkiraan, kepentingan pelapor, dan pengertian yang tidak selalu sama tentang satuan permukiman.
Meskipun demikian, catatan tersebut tetap merupakan salah satu sedikit gambaran kuantitatif langsung dari masa sebelum sensus modern.
Catatan de Brito juga memberikan gambaran paling awal tentang perdagangan kulit kayu massoi yang sudah disinggung pada bagian sebelumnya, akan terus menjadi komoditas penting sepanjang periode yang dibahas dalam tulisan ini.
Ia mencatat bahwa massoi sangat digemari orang Jawa, “yang menghargainya sebagai obat menggilingnya dan mengoles tubuh mereka mengolahnya menjadi salep, yang digunakan bahkan ketika sehat; dan mereka membelanjakan banyak uang untuknya tiap
tahun” (Sollewijn Gelpke 1994:133).
Catatan ini penting karena menunjukkan bahwa jaringan dagang yang menghubungkan Raja Ampat dengan pasar-pasar jauh, dalam hal ini Jawa, sudah berjalan mapan pada akhir abad keenam belas, jauh sebelum kehadiran VOC yang baru berdiri dua puluh tahun kemudian, pada 1602.
De Brito juga mencatat detail-detail lain yang memberi warna pada dunia yang ia saksikan: adanya emas di kawasan Onin dan Ugar, keberadaan budak dalam struktur sosial yang ia amati, sebuah jenis roti yang disebutnya “massar” atau “masar” yang dibuat dari pati palem buri [sagu], komunitas-komunitas yang menurutnya cukup padat penduduknya, dan, sebuah catatan yang menarik perhatian para peneliti kemudian, banyaknya orang albino yang ia temui di kawasan Teluk MacCluer.
Perlu dicatat dengan jujur: kutipan-kutipan yang tersedia dari laporan de Brito, sejauh yang bisa diakses tidak mencantumkan angka pasti jumlah kora-kora dalam armada yang mungkin ia saksikan, tidak pula catatan rinci tentang jumlah budak, dan tidak menyebut nama pribadi raja Waigeo yang menjamunya.
Yang jelas dari laporan de Brito adalah: pada akhir abad keenam belas, satu abad sebelum VOC benar-benar hadir secara reguler di perairan Raja Ampat, kepulauan ini sudah bukan dunia yang terisolasi.
Ia sudah punya raja yang bisa menjamu tamu asing, sudah punya jaringan dagang yang menjangkau Jawa, telah memiliki pembagian kedudukan sosial, hubungan ketergantungan, dan praktik perbudakan yang menunjukkan adanya struktur sosial-politik yang berlapis.
Ketika VOC datang kemudian, mereka tidak menemukan kekosongan yang perlu diisi; mereka berhadapan dengan masyarakat yang telah memiliki aturan, jaringan, pemimpin, serta ingatan politiknya sendiri.
VOC kemudian berusaha memasukkan dunia itu ke dalam tata monopoli dan klaim kekuasaan kolonial lewat kontrak-kontrak dan pengakuan kedaulatan Tidore yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.
Kapal-Kapal VOC dan Peta yang Dibayar dengan Darah Kontak langsung antara VOC dan Raja Ampat, berbeda dari yang mungkin diperkirakan orang mengingat betapa dominannya VOC di Maluku pada masa itu, sesungguhnya jarang terjadi dan seringkali diwarnai kekerasan yang serius.
Ekspedisi VOC paling signifikan ke wilayah New Guinea pada periode ini berlangsung pada awal 1705, dipicu oleh laporan-laporan penjelajah Inggris William Dampier yang telah lebih dulu menyusuri perairan ini pada 1699 dan 1700, dan yang namanya kemudian diabadikan sebagai nama selat yang memisahkan Pulau Batanta dan Waigeo, Selat Dampier.
Instruksi Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia yang dikeluarkan pada 20 Januari 1705 mengirim ekspedisi yang terdiri dari sebuah kapal fluyt bernama Geelvink, sebuah kapal pinnace bernama Kraanvogel, dan sebuah kapal patchiallang bernama Nova Guinea, di bawah pimpinan Jacob Weyland, berlayar dari Banda. Instruksi resmi yang diberikan kepada Weyland cukup rapi di atas kertas: ia diperintahkan membuat “peta yang dianggap baik oleh kepentingan navigasi dan perdagangan VOC” atas wilayah yang dilewatinya, dan diminta merekrut “satu atau dua” orang pribumi untuk dibawa serta dengan catatan eksplisit bahwa perekrutan itu harus dilakukan “tanpa kekerasan” dan atas “kehendak bebas” mereka.
Realitas di lapangan jauh berbeda dari bunyi instruksi itu. Menurut penelitian yang lebih baru oleh Douglas dan rekan-rekannya, dipublikasikan dalam Journal of Pacific History (2025) dengan judul “Tracing Presence”, ekspedisi Weyland pada kenyataannya menculik sedikitnya empat orang penduduk pulau, dan dari sembilan puluh dua awak kapal yang berangkat, tiga puluh delapan orang tewas dalam perjalanan itu, sebuah angka kematian yang sangat tinggi, hampir separuh dari total awak, kekerasan, kematian akibat penyakit, kecelakaan laut, maupun kemungkinan bentrokan dengan penduduk setempat yang mempertahankan diri dari upaya penculikan tersebut, pelayaran tersebut memperlihatkan bahaya laut, penyakit, kekurangan logistik, dan perlawanan penduduk yang tidak bersedia diperlakukan sebagai objek pengambilan paksa.
Ekspedisi 1705-1706 ini singgah di Salawati,
Waigeo, dan melintasi Selat Sagewin, rute yang tumpang tindih dengan jalur-jalur dagang sosolot yang telah dibahas sebelumnya.
Peristiwa ini penting dicatat dengan jujur karena ia membongkar jarak antara bahasa resmi kolonial dan tindakan nyata di lapangan, sebuah pola yang akan berulang di banyak titik sejarah Papua sesudahnya.
Kata “tanpa kekerasan” dan “kehendak bebas” dalam dokumen instruksi VOC, dibandingkan dengan kenyataan penculikan empat orang dan kematian tiga puluh delapan awak kapal, mengajarkan pembaca sejarah untuk selalu membaca dokumen resmi kolonial secara kritis, sebagai teks yang ditulis untuk membenarkan tindakan tertentu di atas kertas, bukan sebagai cermin jujur dari apa yang sesungguhnya terjadi.
Angka kematian awak juga perlu ditempatkan secara hati-hati. Sumber yang tersedia menunjukkan besarnya korban, tetapi tidak selalu memungkinkan penyebab setiap kematian dipisahkan secara pasti antara penyakit, kecelakaan, kekurangan pangan, kekerasan antarkelompok, atau perlawanan penduduk. Penulisan sejarah yang bertanggung jawab tidak mengisi kekosongan itu dengan kepastian semu.
Yang dapat dinyatakan dengan tegas ialah adanya jurang antara perintah resmi yang menyebut kehendak bebas dan tindakan penculikan yang tercatat dalam pelaksanaan ekspedisi.
Peran VOC di Raja Ampat sepanjang abad ketujuh belas dan sebagian besar abad kedelapan belas, dengan demikian, lebih banyak dijalankan secara tidak langsung, lewat pengakuan kedaulatan Tidore yang sudah dibahas pada bagian diatas, dan lewat pengawasan longgar terhadap jalur-jalur dagang yang sesekali mereka coba kendalikan atau kenakan pajak, ketimbang lewat kehadiran administratif langsung.
Sistem hongi yang dijalankan Tidore, dengan segala kekerasan penangkapan budak yang menyertainya, sesungguhnya berjalan dengan sepengetahuan dan, pada tingkat tertentu, restu VOC, sebab sistem itulah yang menjamin aliran komoditas Papua tetap mengalir ke pelabuhan pelabuhan yang dikuasai VOC, tanpa VOC sendiri harus menanggung ongkos dan risiko menjalankan pemerintahan langsung di kepulauan yang jauh dan sulit dijangkau ini.
Mon, Korwar, dan Doa yang Berbaur di Atas Perahu
Kehidupan spiritual masyarakat Raja Ampat pada periode ini tidak bisa dipahami lewat satu kategori tunggal.
Ia adalah perpaduan yang hidup dan terus bergerak antara kepercayaan lokal yang
jauh lebih tua, pengaruh dari arah barat yang datang lewat jalur dagang dan kekuasaan Maluku, dan Islam yang mulai masuk sejak sekitar abad kelima belas, dibawa lewat Bacan lalu Tidore.
Dua kategori patung ritual menjadi jendela penting untuk memahami dunia kepercayaan ini, sebagaimana didokumentasikan secara menyeluruh oleh Raymond Corbey dalam bukunya Raja Ampat Ritual Art: Spirit Priests and Ancestor Cults in New Guinea’s Far West (Leiden, 2017), yang menghimpun catatan para naturalis, penjelajah, administrator kolonial, dan terutama para misionaris sejak awal abad kesembilan belas.
Yang pertama disebut mon, figur roh yang berdiri tegak, bisa mencapai tinggi seratus
lima puluh sentimeter, mewakili dewa-dewa mitis atau leluhur klan yang sudah sangat jauh jaraknya dalam silsilah, dibuat dengan gaya yang menunjukkan kedekatan dengan tradisi seni Maluku, dan diasosiasikan dengan penduduk yang lebih tua, lebih otokton, di kepulauan ini.
Yang kedua disebut korwar, ukiran kayu yang mewakili seseorang yang sudah meninggal secara spesifik, kadang bahkan menyimpan tengkorak orang yang bersangkutan di dalamnya, dipahami sebagai tempat kehadiran duniawi bagi salah satu unsur jiwa orang yang telah meninggal, sementara aspek lainnya dipercaya pergi menuju Alam Kematian yang dibayangkan berada jauh di Bima Sakti.
Ukuran korwar jauh lebih bervariasi, dari jimat mini yang bisa dibawa ke mana-mana hingga patung setinggi enam puluh sentimeter.
Kehadiran dua tradisi ini berdampingan di Raja Ampat, mon yang menunjuk pengaruh dari arah barat, Maluku, dan korwar yang menunjuk pengaruh dari arah timur, dari kawasan Biak dan Teluk Cenderawasih, menempatkan kepulauan ini secara harfiah di titik pertemuan dua dunia budaya besar: dunia Indonesia bagian timur dan dunia Melanesia.
Posisi geografis Raja Ampat sebagai jembatan, yang sudah terlihat dalam catatan arkeologi dan jaringan dagang sosolot, ternyata juga tercermin dalam dunia spiritualnya.
Islam, yang masuk lewat jalur kekuasaan Tidore, tidak serta-merta menghapus tradisi mon dan korwar.
Dalam banyak tempat, ajaran dan praktik baru masuk melalui perjumpaan, penyesuaian, ketegangan, dan perundingan sosial yang panjang lewat proses akulturasi yang panjang dan tidak selalu mulus.
Di Misool, sebuah catatan yang lebih dekat ke masa kini namun mencerminkan praktik yang sudah lama berjalan menggambarkan bagaimana doa dan salawat dipanjatkan bersamaan dengan pemberian sesaji, sebuah permohonan agar hasil laut tetap melimpah (Liputan6, 2007), sebuah gambaran yang menunjukkan bagaimana kerangka permohonan kepada kekuatan laut, yang sudah ada jauh sebelum Islam datang, tidak dibuang begitu saja, melainkan dituturkan kembali dalam kosakata dan ritual keagamaan yang baru.
Salah satu warisan dari dunia kepercayaan lama yang bertahan hingga jauh melampaui periode 1600-1800 dan masih dipraktikkan hingga hari ini adalah sistem sasi, sebuah larangan adat yang menutup sementara akses ke wilayah laut atau darat tertentu pada musim-musim tertentu, memberi ruang bagi populasi ikan, kerang, atau hasil hutan untuk pulih.
Sistem ini ditegakkan lewat musyawarah
antara tetua adat, tokoh agama, dan pemerintah kampung, dan pada 2019 diakui secara resmi sebagai bagian dari warisan budaya takbenda nasional.
Sasi memperlihatkan bahwa masyarakat kepulauan telah lama mengenal batas pemanfaatan dan masa pemulihan sumber daya.
Praktik itu tidak perlu diperlakukan sebagai sesuatu yang beku atau sepenuhnya seragam sejak masa lampau, tetapi ia menunjukkan kesinambungan pengetahuan ekologis yang terus ditafsirkan ulang melalui adat, agama, pemerintahan kampung, dan kebutuhan hidup masyarakat.
Tulisan-tulisan Islam yang lebih dekat ke masa 1600-1800, seperti makam-makam bercorak Islam dari abad ketujuh belas dan kedelapan belas yang ditemukan di berbagai titik Maluku, menunjukkan pola yang menarik: makam-makam itu, meski sudah menandakan pemeluk Islam, masih mempertahankan bentuk-bentuk yang berakar pada tradisi megalitik yang jauh lebih tua (dicatat dalam kajian arkeologi Amerta).
Di kawasan Kali Raja, Waigeo, penelitian arkeologi juga menemukan bukti akulturasi Islam lewat temuan keramik yang berasal dari Tidore (Mahmud, 2013), sebuah jejak material kecil yang mengonfirmasi jalur pengaruh yang sama dengan yang sudah dibahas dalam konteks upeti dan dagang pada bagian-bagian sebelumnya.
Tidore, Nuku dan Pilihan Politik Raja Ampat
Menjelang akhir abad kedelapan belas, dunia yang sejak lama menopang hubungan antara Raja Ampat dan Tidore mulai retak dari dalam.
Pada 1780, VOC memaksakan sebuah kontrak baru kepada Tidore yang secara efektif menurunkan status kesultanan itu menjadi vasal yang jauh lebih tunduk dibandingkan kontrak lama 1667 yang sudah dibahas pada Bagian Tiga.
Perubahan status ini memicu perlawanan dari seorang pangeran bernama Nuku, putra Sultan Jamaluddin, lahir sekitar 1738, yang menolak menerima penurunan derajat kesultanannya di hadapan VOC.
Nuku tidak melawan dari pusat kekuasaan Tidore, melainkan dari wilayah-wilayah pinggiran yang selama ini justru berada dalam posisi lebih rentan terhadap kekuasaan Tidore dan VOC sekaligus: Gebe, Seram, dan Raja Ampat sendiri menjadi basis-basis perlawanannya.
Pilihan strategis ini menarik untuk direnungkan, Nuku, seorang bangsawan dari pusat kekuasaan, justru mencari dukungan dari kepulauan-kepulauan yang selama satu setengah abad sebelumnya menjadi objek penarikan upeti dan sasaran penangkapan budak lewat sistem hongi yang dijalankan atas nama Tidore.
Keadaan ini menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan di kawasan tersebut tidak pernah benar-benar beku; ketika struktur di puncak retak, ruang bagi wilayah pinggiran untuk menegosiasikan ulang posisi mereka pun terbuka.
VOC mengirim sebuah ekspedisi yang dipimpin seorang penerjemah bernama Coenraad van Dijk menuju kawasan Gamrange dan Raja Ampat, berangkat pada 25 Mei tahun itu, dengan tujuan meredam dukungan yang mulai mengalir kepada Nuku di kawasan-kawasan tersebut tahun 1783.
Ekspedisi ini berakhir dengan bencana bagi VOC: pada akhir September 1783, di Pulau Batanta, Van Dijk beserta seluruh serdadu Eropa yang menyertainya dibantai.
Artileri dari kapal yang mereka bawa
kemudian dibagikan kepada para pengikut Nuku (dicatat dalam “Nuku rebellion”, merujuk sumber-sumber sejarah yang lebih tua), sebuah kemenangan simbolis dan material sekaligus bagi gerakan Nuku, yang kini memperoleh persenjataan Eropa dari tangan musuhnya sendiri.
Perlawanan Nuku berlangsung panjang, hampir tiga dekade. Pada 12 April 1797, dengan dukungan Inggris yang pada masa itu berseteru dengan Belanda dalam konteks Perang Napoleon di Eropa, Nuku berhasil merebut kembali Tidore.
Sejarawan Muridan Widjojo, dalam kajiannya yang menjadi rujukan penting tentang periode ini (The Revolt of Prince Nuku, terbit lewat KITLV/Brill, 2009), mencatat bahwa armada yang mengepung Tidore pada peristiwa itu terdiri dari tujuh puluh sembilan kora-kora ditambah satu kapal Inggris, sebuah angka yang, jika dibandingkan dengan skala armada hongi biasa, menunjukkan betapa luasnya dukungan yang berhasil dihimpun Nuku dari seluruh kawasan, termasuk kemungkinan besar dari Raja Ampat.
Buku Muridan Widjojo tentang pemberontakan Nuku menempatkan perjuangan ini sebagai pembentukan aliansi lintas budaya, bukan sekadar perang antara seorang pangeran dan VOC.
Papua, Halmahera, Seram Timur, jaringan pedagang, pemimpin lokal, dan Inggris masuk ke dalam persekutuan dengan tujuan yang tidak selalu sama.
Sebagian mencari perlindungan dari hongi, sebagian mempertahankan perdagangan, sebagian menolak monopoli, dan sebagian memanfaatkan persaingan Eropa.
Karena kepentingannya beragam, kekuatan aliansi Nuku terletak pada kemampuannya
menyatukan perbedaan untuk waktu tertentu, tetapi keragamannya juga menjelaskan mengapa dukungan dapat berubah mengikuti keadaan.
Namun dukungan Raja Ampat kepada Nuku, sebagaimana dicatat Widjojo, tidak pernah bersifat mutlak atau sepenuh hati sepanjang waktu.
Raja-raja Raja Ampat “naik-turun” dalam keterlibatan mereka, bekerja sama dengan gerakan Nuku ketika hal itu tampak menguntungkan posisi mereka, tetapi menolak mobilisasi pada kesempatan-kesempatan lain, misalnya setelah mereka menerima pengampunan dari pihak Belanda pada Mei 1807.
Pola ini konsisten dengan apa yang sudah terlihat sepanjang buku ini: para Kalana Fat Raja Ampat, meski hidup di bawah bayang kekuasaan yang jauh lebih besar, baik Tidore, VOC, maupun kini gerakan Nuku, tidak pernah menjadi pihak yang pasif.
Mereka terus-menerus menghitung untung-rugi, memilih kapan mendukung dan kapan menahan diri, sebuah bentuk agensi politik yang mudah terlewatkan jika sejarah kawasan ini hanya dibaca lewat kacamata “penaklukan” satu arah.
Nuku sendiri, setelah merebut Ternate pada 1801 dengan bantuan Angkatan Laut Inggris, dijuluki rakyatnya “Tuan Barkah”, Blessed Lord, Tuan yang Diberkahi.
Ia wafat pada 1805, perlawanan yang justru sebagiannya bertumpu pada dukungan kepulauan-kepulauan seperti Raja Ampat, yang jarang disebut namanya dalam narasi besar tentang perjuangan itu.
Penutup
Tulisan ini dimulai dari Gua Mololo, tempat arus dua penjuru laut Waigeo bertemu dan berputar sebelum menghilang ke dalam teluk.
Ia layak ditutup di tempat yang sama, sebab gambaran itu, lebih dari sekadar metafora, adalah cara paling jujur untuk merangkum apa yang telah dipaparkan dalam ratusan tahun sejarah yang dilalui kepulauan ini.
Antara lima puluh lima ribu tahun yang lalu dan awal abad kesembilan belas, Raja Ampat tidak pernah menjadi dunia yang berdiri sendiri, terisolasi dari arus besar sejarah manusia.
Ia merupakan salah satu tempat paling awal yang sejauh ini diketahui menyimpan bukti kehadiran manusia di gerbang barat Pasifik, membawa pengetahuan tentang resin dan alat.
Ia adalah kanvas tempat leluhur meninggalkan wajah mereka di batu karang Misool, dalam bahasa simbol yang sebagian maknanya sudah hilang namun kehadirannya tetap tetap hadir sebagai kesaksian material.
Ia adalah panggung tempat legenda tujuh telur di Kali Raja menjelaskan bagaimana empat kekuasaan bisa lahir dari satu sumber yang sama, dan tempat kisah Gurabesi menenun ikatan perkawinan dan politik antara Biak dan Tidore.
Ia adalah simpul dalam jaringan sosolot yang menghubungkan pedagang Seram Laut, Kilwaru yang mungil, dan pasar-pasar jauh di Jawa dan Tiongkok.
Ia adalah wilayah yang menanggung beban kedaulatan Tidore yang lebih bersifat simbolik di atas kertas namun sangat nyata dalam kekerasan hongi dan perbudakan yang menyertainya.
Ia adalah tempat yang disinggahi de Brito, dijelajahi paksa oleh ekspedisi Weyland, dan menjadi salah satu basis perlawanan Nuku terhadap kekuasaan yang mencoba menekuknya.
Yang menyatukan semua babak ini bukanlah kepasifan. Sejarah panjang Raja Ampat dari masa prasejarah hingga awal abad kesembilan belas, jika dibaca dengan saksama lewat sumber-sumber yang tersedia, adalah sejarah tentang manusia yang terus-menerus memilih: memilih bermigrasi puluhan ribu tahun lalu, memilih meninggalkan tanda di batu, memilih menikahkan anak-anak mereka untuk mengikat aliansi politik, memilih kapan tunduk pada upeti dan kapan menolaknya, memilih kapan
mendukung Nuku dan kapan menerima pengampunan Belanda.
Kekerasan kolonial dan sistem hongi yang menyertainya sungguh nyata dan tidak boleh diperhalus, tetapi ia tidak pernah menjadi satu-satunya kisah tentang kepulauan ini.
Ada catatan penting yang harus disampaikan dengan jujur di penutup ini: banyak dari apa yang diketahui tentang Raja Ampat pada periode 1600-1800 sesungguhnya direkonstruksi dari sumber- sumber yang datang belakangan, etnografi kolonial abad kesembilan belas seperti karya de Clercq, atau tradisi lisan yang baru direkam sistematis pada abad kedua puluh oleh peneliti seperti Kamma dan Van der Leeden.
Sumber-sumber ini sangat berharga, tetapi mereka memproyeksikan kembali ke masa lalu, dan sejarawan yang jujur harus selalu bertanya: seberapa jauh gambaran yang mereka berikan tentang abad ketujuh belas dan kedelapan belas benar-benar mencerminkan masa itu, dan seberapa jauh ia sudah dibentuk oleh perubahan-perubahan yang terjadi di antaranya?
Nama-nama personal para Kalana Fat yang memerintah pada rentang dua abad ini, misalnya, hampir seluruhnya hilang dari
catatan yang tersedia untuk buku ini, sebuah kekosongan yang hanya bisa diisi lewat penelusuran lebih jauh ke arsip VOC yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia dan Nationaal Archief di Den Haag, juga lewat surat kabar dan laporan kolonial yang terhimpun, pekerjaan yang layak menjadi agenda penelitian lanjutan bagi siapa pun yang ingin melanjutkan menggali arus yang bertemu di Raja Ampat ini.
Keterbatasan itu bukan alasan untuk berhenti menulis sejarah Raja Ampat. Sebaliknya, ia mengharuskan penulis memperlihatkan jalan yang ditempuh setiap kesimpulan. Fakta yang bertumpu pada penanggalan laboratorium harus dibedakan dari perkiraan penjelajah.
Isi kontrak perlu dipisahkan dari kemampuan nyata untuk menjalankannya. Ingatan lisan harus dihormati sebagai pengetahuan masyarakat, sambil tetap diuji melalui perbandingan versi, tempat, silsilah, bahasa, dan arsip.
Dengan cara demikian, sejarah tidak berubah menjadi propaganda kekuasaan kolonial, tidak pula menjadi romantisasi masa lalu lokal.
Sejarah menjadi ruang pertemuan bukti, ingatan, dan penafsiran yang dapat diperdebatkan secara terbuka.
Yang pasti, kepulauan yang oleh peta dan promosi pariwisata masa kini digambar sebagai surga bawah laut sudah menyimpan riwayat panjang perjumpaan, perdagangan, kekerasan, kepercayaan, dan pilihan-pilihan politik yang dibuat manusia, persis seperti gua yang menyimpan lapisan waktu di dalam gelapnya, menunggu siapa pun yang bersedia turun dan menggali dengan sabar.
Catatan Rujukan Sumber
1. Naskah ini disusun berdasarkan sintesis sumber-sumber akademis yang tersedia untuk publik, dengan prioritas pada karya-karya berikut: J.H.F. Sollewijn Gelpke, “The report of Miguel Roxo de Brito of his voyage in 1581-1582 to the Raja Ampat, the MacCluer Gulf and Seram”, Bijdragen tot de
Taal-, Land- en Volkenkunde 150(1), 1994; Leonard Y. Andaya, The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period, University of Hawai’i Press, 1993; Leonard Y. Andaya, “Flights of Fancy: The Birds of Paradise Trade in the Papuan Islands, 1600-1930,” Journal of Southeast
Asian Studies, 2017; Muridan Widjojo, The Revolt of Prince Nuku: Cross-Cultural Ale-Making in Maluku, c.1780-1810, KITLV/Brill, 2009; J.R. Mansoben, Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, LIPI-RUL, 1995; Raymond Corbey, Raja Ampat Ritual Art: Spirit Priests and Ancestor Cults in New Guinea’s Far West, C. Zwartenkot Art Books, 2017; Dylan Gaffney dan Daud Aris Tanudirjo dkk., “Human dispersal and plant processing in the Pacific 55,000-50,000 years ago,” Antiquity, 2024, dan An Archaeology of Waigeo, Indonesian Papua, University of Otago, 2023; F.S.A. de Clercq, Ethnographische beschrijving van de West- en Noordkust van Nederlandsch
Nieuw-Guinea, 1893; Jennifer L. Gaynor/M.A.J. Goodman, The Sosolot: An Eighteenth Century Trade Network in Eastern Indonesia, disertasi doktoral, University of Hawai’i, 2006; serta kajian Palomares dan Heymans, Historical Ecology of the Raja Ampat Archipelago, Fisheries Centre Research Reports 14(7), University of British Columbia, 2006, dan Kaartinen dkk., “Five Centuries of Settlement Dynamics and Mobility in the Northern Raja Ampat Islands of West Papua,” Journal of Pacific History, 2024.
2. Beberapa detail, jumlah pasti kora-kora dalam armada de Brito, tally rinci angka perbudakan pada periode tertentu, dan yang paling signifikan, nama-nama personal para Kalana Fat yang memerintah antara 1600 dan 1800, belum dapat diverifikasi secara independen dari sumber-sumber yang tersedia untuk penulisan ini, dan penanda ketidakpastian itu telah dicantumkan secara eksplisit di dalam teks. Kronologi legenda Gurabesi, yang dalam tradisi lisan sering ditempatkan pada abad kelima belas atau keenam belas namun bersinggungan dengan catatan VOC 1649, diperlakukan dalam naskah ini sebagai “sejarah tradisi” atau bukti politik, bukan sebagai kronik faktual yang presisi.
3. Pembaca yang hendak menindaklanjuti kisah ini disarankan menelusuri arsip VOC di Nationaal Archief Den Haag dan ANRI, serta naskah lengkap Sollewijn Gelpke 1994 yang tersedia secara terbuka lewat penerbit Brill, untuk memperoleh kutipan verbatim dan detail tambahan yang belum tercakup dalam sintesis ini.
4. Naskah ini menggunakan empat lapis data: data material yang berasal dari penelitian arkeologi; keterangan arsip dan laporan perjalanan; klaim politik yang dibuat oleh kerajaan atau kekuasaan kolonial; serta interpretasi penulis berdasarkan perbandingan sumber. Pembedaan ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan tradisi lisan atau meninggikan arsip tertulis. Ia dipakai agar pembaca dapat mengetahui dasar setiap uraian dan menilai sendiri tingka kepastiannya. Ketika sumber-sumber berbeda, perbedaan tersebut dipertahankan di dalam narasi, bukan disembunyikan demi menghasilkan cerita yang tampak rapi tetapi menyesatkan.
