Direktur Institut USBA Charles Imbir
KAMUNDANFM.COM, SORONG – Institut USBA mencermati secara seksama dinamika ketatanegaraan nasional, khususnya menyusul mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia.
Direktur Institut USBA Charles Imbir mengatakan, posisi strategis wapres tidak hanya memegang peran penting dalam konstelasi politik eksekutif nasional, tetapi juga memikul mandat konstitusional yang krusial bagi percepatan pembangunan di Tanah Papua.
Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, wapres secara ex officio menjabat sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
“Ketentuan ini dipertegas lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 102 Tahun 2025, yang menempatkan wapres sebagai kepala badan khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam mengawal pembangunan Papua,” kata Charles dama siaran persnya, Senin (16/11/2026).
Menanggapi proses pengisian kekosongan jabatan wapres sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Institut USBA menegaskan betapa pentingnya agar proses tersebut tidak sekadar dibingkai dalam kalkulasi politik kekuasaan semata, melainkan sungguh-sungguh memprioritaskan keberlangsungan dan keberlanjutan BP3OKP.
Pasalnya, BP3OKP adalah jangkar kelembagaan yang krusial untuk memastikan percepatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) berjalan tepat sasaran.
“Setiap proses politik yang berkaitan dengan posisi wapres harus memastikan bahwa agenda afirmatif untuk Papua tidak terganggu, mengalami kemunduran, atau kehilangan arah. Siapa pun figur yang kelak memegang tampuk kepemimpinan sebagai wapres harus memiliki komitmen moral, pemahaman komprehensif, dan keberpihakan yang jelas terhadap percepatan pembangunan Otsus Papua,” ujarnya.
Menurutnya, dalam kerangka transisi kepemimpinan ini, terdapat empat poin penting yang harus menjadi perhatian bersama.
Poin pertema, menjaga stabilitas kelembagaan BP3OKP.
“Pemerintah dan para pemangku kepentingan di tingkat nasional, harus memastikan bahwa kekosongan atau proses suksesi kepemimpinan tidak melemahkan fungsi operasional dan koordinatif BP3OKP di tanah Papua,” tegasnya.
Kedua, menempatkan kesejahteraan OAP sebagai prioritas utama.
“Proses pencalonan wapres harus menjadi momentum untuk menegaskan kembali komitmen negara dalam menghadirkan rasa keadilan sosial, penghormatan hak-hak dasar, dan percepatan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua (OAP),” imbuhnya.
Poin ketiga, perlindungan lingkungan dan mitigasi dampak ekonomi ekstraktif.
Artinya, BP3OKP ke depan harus mengambil peran strategis dalam mengawal kelestarian lingkungan hidup di Papua.
Masifnya kegiatan ekonomi ekstraktif (seperti pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam berskala besar) sering kali membawa ancaman serius berupa kerusakan ekosistem, hilangnya ruang hidup masyarakat adat, serta krisis ekologis jangka panjang.
“Kepemimpinan wapres melalui badan pengarah ini wajib memastikan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi berjalan seimbang dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan perlindungan hak-hak ekologis Orang Asli Papua,” tuturnya.
Poin terakhir, penguatan tata kelola yang aspiratif.
Badan pengarah ke depan diharapkan mampu membangun komunikasi yang jauh lebih inklusif dan partisipatif dengan masyarakat adat, pemerintah daerah, serta para tokoh lokal di tanah Papua dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPI), PADIATAPA (Persetujuan Diawal Tanpa Paksaan)- berdasarkan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) guna terselenggaranya Otonomi Khusus Papua secara efektif, integral dan komprehensif.
“Institut USBA akan terus mengawal isu strategis ini melalui kajian, advokasi, dan dialog publik yang konstruktif. Kami percaya bahwa masa depan Papua yang adil, damai, dan sejahtera merupakan tolok ukur utama dari kemajuan Papua secara keseluruhan,” pungkasnya.
(RED)
