"Ini hak kami. Bukan kami minta orang lain punya. Jadi tolong batalkan rencana tersebut," pungkas Jemmy.

KAMUNDANFM.COM, MANOKWARI – Politisi muda Papua Barat Jemmy Morin, kembali mengkritik sekaligus menyuarakan penolakan rencana pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat 2027.

Dikatakannya, banyak penolakan yang dilontarkan sejumlah tokoh di Papua Barat, akan rencana pemerintah pusat itu.

Hanya saja, penolakan itu hingga kini belum mendapat tanggapan serta respon dari pemerintah pusat.

“Kami menilai pemerintah pusat tidak menghargai hak kesulungan orang asli Papua (OAP),” kata Jemmy Morin dalam siaran persnya, Senin (16/11/2026).

Menurut Jemmy, pemerintah pusat seharus mengkaji atau mengevaluasi kembali rencana pemangkasan DBH Migas Otsus Papua Barat 2027.

Sebab, selama ini DBH Migas menopang program-program pemerintah daerah penghasil yang berkaitan langsung dengan OAP sebagai pemilik dari sumber daya alam (SDA) yang diambil.

“Di tengah ketidak pastian ekonomi saat ini, kami harap pemerintah pusat bisa membatalkan rencana tersebut,” ujarnya.

Lanjut Jemmy, pemangkasan DBH Migas Otsus 2027 tidak menutup kemungkinan akan timbul konflik di akar rumput.

Sehingga, Jemmy kembali meminta Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi sekaligus mengaudit rencana tersebut.

“Kita tahu bersama, peningkatan SDM, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat adat dan lainnya selama ini juga ditopang oleh DBH Migas. Maka itu kami minta dengan tegas, pemerintah pusat batalkan rencana tersebut,” ucapnya.

Jemmy menambahkan, apa yang disuarakan dirinya serta sejumlah pihak terkait DBH Migas, merupakan bentuk dari menjaga hak kesulungan OAP.

Sebab, DBH Migas itu merupakan hak dari Papua Barat yang harus dihargai.

“Ini hak kami. Bukan kami minta orang lain punya. Jadi tolong batalkan rencana tersebut,” pungkas Jemmy.

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *