KAMUNDANFM.COM, JAKARTA – Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di ruang rapat Komite III, Selasa (6/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Anggota Komite III DPD RI Arianto Kogoya memberikan sejumlah catatan ke BGN.
Catatan tersebut berkaitan dengan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua Pegunungan.
“MBG ini menggunakan uang rakyat yang besar, sehingga benar-benar manfaatnya harus dirasakan,” kata senator yang akrab disapa Bung AK tersebut.
Arianto mengungkapkan, sejak berjalannya program MBG, masyarakat di Papua Pegunungan belum menerima manfaatnya.
Padahal program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kata Arianto, sangat baik dan mulia.
“Sampai saat ini di Papua Pegunungan program tersebut belum berjalan maksimal,” ujarnya.
Arianto menyarankan pimpinan BGN berkunjung ke Papua Pegunungan untuk melihat kendala dalam pendistribusian MBG.
Sebab, berdasarkan informasi yang ia peroleh terdapat sejumlah persoalan yang dihadapi dalam penyaluran MBG.
Di antaranya ialah, tingginya harga dan ketersedia bahan pokok.
Hal itu sambung Arianto, karena bahan pokok di wilayah Papua Pegunungan didistribusikan dari Kota Jayapura.
“Saat ini baru ada 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua Pegunungan,” ungkapnya.
“14 SPPG tersebut berada di tiga kabupaten yakni, Jayawijaya, Yahukimo dan Lani Jaya,” tambahnya.
Lanjut Arianto, kendala lainnya dalam penyaluran MBG di Papua Pegunungan ialah, data penerima manfaat.
Olehnya itu, Arianto kembali menyarankan agar BGN dapat melibatkan pemerintah daerah (Pemda) di Papua Pegunungan, sehingga penyaluran MBG tepat sasaran.
“Kami usulkan juga, agar BGN jalin kerja sama dengan yayasan gereja dalam penyaluran MBG di Papua Pegunungan,” pungkasnya.
(ALL//RED)
