Kamundanfm–Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau aktivitas perikanan dan perdagangan di Pasar Ikan DKP Klademak, Klaligi, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu pagi (22/04/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi daerah, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Setibanya di lokasi, Wapres disambut oleh Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Wakil Wali Kota Anshar Karim, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Kadis KP) Papua Barat Daya Absalom Solosa, serta Kepala Pelabuhan Perikanan Klademak Yanti Sriani Ijie. Wapres kemudian meninjau langsung kondisi pasar dan pelabuhan, serta berdialog dengan para pedagang dan nelayan.
Dalam peninjauan tersebut, Wapres melihat aktivitas jual beli yang melibatkan ratusan pedagang. Tercatat, sekitar 127 pedagang berjualan di area pasar ikan, sementara total pedagang di kawasan tersebut mencapai lebih dari 200 orang, termasuk pedagang sayur dan kebutuhan lainnya.
Kadis KP Papua Barat Daya Absalom Solosa menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wapres yang dinilai memberi perhatian besar terhadap pengembangan sektor perikanan di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana pasar agar lebih higienis dan layak.
“Kami berharap pasar ini bisa menjadi pasar yang kering dan higienis, sehingga kualitas hasil perikanan tetap terjaga,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kebutuhan fasilitas bagi pedagang asli Papua, khususnya “Mama Papua”, yang hingga kini masih berjualan di area terbuka tanpa sarana memadai.
“Minimal ada meja yang layak untuk berjualan, sehingga mereka tidak lagi berjualan di bawah terik matahari atau di atas aspal jalan,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah daerah mengusulkan sejumlah penguatan infrastruktur, antara lain reklamasi sepanjang 50 meter untuk perluasan pangkalan pendaratan ikan, bantuan perahu feeder dan mesin perikanan bagi nelayan tradisional, serta pembangunan fasilitas cold storage berkapasitas 100–150 ton guna menjaga kualitas hasil tangkapan.
Di sisi pelabuhan, Kepala Pelabuhan Perikanan Klademak Yanti Sriani Ijie menjelaskan bahwa saat ini pelabuhan menampung 123 kapal nelayan dengan aktivitas bongkar muat harian mencapai 3–4 kapal besar dan puluhan kapal kecil. Namun, keterbatasan panjang dermaga yang saat ini sekitar 500 meter menyebabkan antrean kapal saat proses bongkar muat.
“Kami sangat membutuhkan perpanjangan dermaga sekitar 50 meter untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kapal nelayan,” ujarnya.
Yanti juga mengungkapkan bahwa hasil perikanan dari Sorong telah menembus pasar ekspor seperti Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat, serta didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Surabaya dan Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres turut menyapa para pedagang dan mendengarkan langsung aspirasi mereka. Magdalena Rumi (56), yang telah 15 tahun berjualan ikan, berharap adanya bantuan fasilitas agar dapat berjualan dengan lebih layak.
Hal senada disampaikan Febi Rauyai (31), pedagang ikan yang telah berjualan selama empat tahun. Ia berharap adanya perbaikan pasar agar pedagang tidak lagi berjualan di bawah terik matahari.
“Kami senang sekali bisa bertemu langsung dengan Wapres, semoga pasar ini bisa diperbaiki menjadi lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Salumina Basna (53), pedagang sayur, mengungkapkan rasa bahagianya ketika Wapres membeli dagangannya.
“Kami senang sekali kalau pemerintah datang melihat kami di sini,” katanya.
Melalui peninjauan ini, Wapres menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan, termasuk peningkatan infrastruktur pelabuhan dan pasar, pemberdayaan nelayan, serta perlindungan bagi pelaku usaha kecil, khususnya masyarakat asli Papua.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka , bersama Wamendagri Ribka Halum , Gubernur PBD , Elisa Kambu dan Forkopimda Melihat Progres Pembanguna kantor Gubernur ( Dok.Seswapres 2026)
Walpres Melihat Progress Pembanguna Kantor Gubernur
Selain itu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung kesiapan Kantor Pusat Pemerintahan (KPP) Provinsi Papua Barat Daya di Distrik Klablim, Kabupaten Sorong, untuk memastikan infrastruktur pemerintahan di daerah otonomi baru tersebut siap difungsikan dan mendukung pelayanan publik sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Setibanya di lokasi, Wapres disambut oleh jajaran pemerintah daerah, di antaranya Ketua DPR Papua Barat Daya Ortis Fernando, Pj. Sekda Papua Barat Daya Yakob Kareth, serta perwakilan Kementerian PUPR. Wapres kemudian mengenakan alat pelindung diri (APD) sebelum menerima pemaparan teknis dari Kepala Balai Cipta Karya, Corneles Sagrim.
Dalam pemaparannya, Corneles menjelaskan bahwa pembangunan kawasan pusat pemerintahan ini telah dimulai sejak September 2024 dan kini memasuki tahap akhir.
“Ini foto di dalam ruangan, ini tinggal finishing, ini tinggal merapihkan. Untuk kantor gubernur, DPR sama MRP sudah rapi, sudah siap masuk saja,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan kawasan ini merupakan bagian dari kesinambungan program pemerintah pusat sejak periode sebelumnya.
“Kick-off dari para pekerja pembangunan kawasan pusat pemerintahan DOB Papua Barat Daya ini dimulai sudah sejak bulan September 2024, ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Wakil Presiden ke-13, Bapak Ma’ruf Amin,” jelasnya.
Corneles juga memaparkan bahwa kantor gubernur dibangun di atas lahan sekitar 1,73 hektare dengan luas bangunan mencapai 6.928 meter persegi dan kapasitas sekitar 357 orang. Sementara itu, gedung DPR Papua Barat Daya dan Majelis Rakyat Papua juga telah rampung dengan kapasitas masing-masing sekitar 266 orang dan 103 orang.
Selain pembangunan gedung utama, pemerintah juga tengah menyiapkan tahap lanjutan berupa penataan kawasan terpadu, yang lingkup pekerjaannya adalah pekerjaan jalan di dalam kawasan, saluran, termasuk MUT (Multi Utility Tunnel) atau Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
“Jadi semua jaringan utilitas nanti melewati di bawah tanah, tidak ada kabel-kabel di atas,” terang Corneles.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa fasilitas di dalam gedung telah dirancang lengkap untuk menunjang aktivitas pemerintahan.
“Di lantai tiga ada ruang kerja Pak Gubernur, Wakil Gubernur, termasuk juga ruang rapat eselon I, ruang rapat eselon II, dan ruang tunggu gubernur,” imbuhnya.
Dalam peninjauan tersebut, Wapres menegaskan bahwa pembangunan kawasan pusat pemerintahan ini harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik di Papua Barat Daya. Ia juga mengingatkan agar seluruh infrastruktur yang telah dibangun dapat segera difungsikan secara optimal dan dirawat dengan baik.
