KAMUNDANFM.COM, MANOKWARI — Anggota DPR Papua Barat Louis Nelson Rumaikewi, mendesak kepala daerah se-Tanah Papua untuk menjadikan pemenuhan dan pemerataan guru sebagai prioritas utama pembangunan sumber daya manusia (SDM) Papua.
Pembangunan pendidikan kata Louis, tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan gedung sekolah.
Pemerintah harus memastikan setiap sekolah memiliki guru yang cukup, berkualitas, hadir dan mampu menjalankan proses pembelajaran secara baik.
“Jangan bangun sekolah tanpa guru. Jangan sampai gedung sekolah berdiri megah, tetapi anak-anak Papua tidak mendapatkan pembelajaran karena kekurangan guru,” kata Louis dalam siaran persnya, Senin (7/9/2026).
Dikatakannya, persoalan ketimpangan guru di Tanah Papua sudah tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan administrasi kepegawaian biasa.
Kekurangan guru, ketimpangan distribusi serta masih terbatasnya guru pada mata pelajaran tertentu merupakan persoalan serius yang menentukan masa depan generasi Papua.
Olehnya itu, politisi Partai Golkar ini meminta kepala daerah se-Tanah Papua berani mengambil kebijakan extraordinary untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Louis pun menawarkan lima langkah utama dalam menangani persoalan tersebut, yaitu:
1. Membangun satu data guru dan sekolah yang akurat sampai tingkat kampung;
2. Melakukan redistribusi guru berdasarkan kebutuhan riil setiap sekolah;
3. Memberikan insentif khusus bagi guru yang bertugas di daerah terpencil, pegunungan, kepulauan dan wilayah sulit;
4. Memperkuat afirmasi dan pendidikan calon guru asli Papua sesuai kebutuhan daerah;
5. Mengubah indikator keberhasilan pendidikan, dari sekadar jumlah sekolah yang dibangun menjadi jumlah sekolah yang memiliki guru dan anak yang benar-benar mendapatkan pembelajaran.
Tak hanya itu, Louis juga memberikan perhatian khusus terhadap pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Menurutnya, Dana Otsus harus lebih serius diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar pendidikan, termasuk pemenuhan dan pemerataan guru serta pemberian insentif yang layak bagi guru yang menjalankan tugas pelayanan pendidikan di Tanah Papua.
“Dana Otsus jangan hanya kita lihat sebagai angka besar dalam APBD. Dana Otsus harus benar-benar hadir di ruang kelas. Salah satu fokus seriusnya harus memastikan guru mendapatkan insentif dan dukungan yang memadai sehingga mereka dapat hadir, mengajar dengan baik dan memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi anak-anak Papua,” ujar Louis.
Ia menilai, guru yang ditempatkan di wilayah terpencil menghadapi tantangan yang berbeda dengan guru di perkotaan.
Karena itu, pemerintah harus memberikan dukungan yang sepadan agar guru tidak hanya ditempatkan, tetapi juga mampu bertahan, hadir dan menjalankan tugasnya secara optimal.
Dukungan tersebut dapat mencakup insentif, rumah tinggal, transportasi, fasilitas kerja, peningkatan kompetensi serta jaminan keamanan.
Menurutnya, keberhasilan Otsus tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya pembangunan fisik, tetapi dari dampak nyata terhadap kualitas pendidikan dan masa depan anak-anak Papua.
“Jangan hanya bangun sekolah dengan Dana Otsus. Bangun juga manusianya. Karena sekolah tanpa guru adalah bangunan, bukan pendidikan,” tegasnya.
Ia pun mendorong, agar persoalan ini mulai ditangani secara terukur dalam 100 hari pertama melalui:
• Peta kebutuhan guru setiap sekolah;
• Data kekurangan guru berdasarkan mata pelajaran;
• Program redistribusi guru;
• Skema insentif guru daerah sulit;
• Target pemenuhan guru setiap tahun;
• Sistem pengawasan kehadiran guru; dan
• Dashboard pendidikan yang transparan serta dapat dipantau publik.
“Jangan lagi kita puas dengan penyerapan anggaran. Yang harus kita ukur adalah perubahan yang dirasakan masyarakat. Apakah guru hadir? Apakah anak-anak belajar? Apakah sekolah memiliki tenaga pendidik yang cukup?” ujarnya.
Dalam kesempatan ini juga, Louis menyerukan agar seluruh Anggota Fraksi Partai Golkar di Tanah Papua menjadikan isu pemerataan guru sebagai gerakan politik bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dengan keberadaan Fraksi Partai Golkar di 6 provinsi, 41 kabupaten dan 2 kota, menurut Louis, terdapat ruang politik yang cukup kuat untuk mendorong kebijakan, penganggaran dan pengawasan yang lebih berpihak pada pendidikan.
“Ini bukan persoalan satu daerah. Ini persoalan seluruh Tanah Papua. Karena itu, perjuangannya juga harus dilakukan bersama oleh seluruh Anggota Fraksi Partai Golkar se-Tanah Papua,” ujarnya.
Louis mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terjebak pada pembangunan fisik dan seremoni pendidikan.
“Kita tidak membutuhkan lebih banyak seremoni pendidikan. Kita membutuhkan guru yang hadir di ruang kelas dan memastikan anak-anak Papua belajar,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa waktu belajar anak yang hilang tidak dapat dikembalikan.
“Jalan bisa dibangun kembali. Gedung sekolah bisa direnovasi. Tetapi waktu belajar anak yang hilang karena tidak mendapatkan guru tidak dapat dikembalikan,” tegasnya.
Karena itu, Louis meminta seluruh Gubernur dan Bupati se-Tanah Papua melakukan evaluasi serius terhadap politik anggaran pendidikan, termasuk memastikan pemanfaatan Dana Otsus memberikan porsi yang kuat dan tepat sasaran untuk pemenuhan serta pemerataan guru.
Louis menyampaikan tiga pesan sederhana kepada pemerintah daerah:
PERTAMA: Jangan gunakan Dana Otsus hanya untuk membangun infrastruktur tanpa investasi yang kuat terhadap manusia Papua. Dana Otsus harus lebih nyata dirasakan melalui peningkatan kualitas pendidikan, termasuk memastikan tersedianya insentif dan dukungan yang layak bagi guru agar dapat mengajar dengan baik.
KEDUA: Jangan bangun sekolah tanpa memastikan gurunya. Setiap pembangunan sekolah harus diikuti dengan kepastian ketersediaan tenaga pendidik yang cukup dan sesuai kebutuhan.
KETIGA: Jangan menunggu persoalan guru menjadi lebih besar. Bertindak sekarang. Pemerintah daerah harus berani mengambil kebijakan extraordinary dan menetapkan target yang jelas serta terukur.
“Jangan bicara Papua maju kalau masih ada anak-anak Papua yang belajar tanpa guru. Dana Otsus harus hadir untuk membangun manusia Papua. Pemerintah harus hadir, guru harus hadir, dan anggaran harus benar-benar berpihak kepada anak-anak Papua,” pungkasnya.
(RED)
