Direktur Institut USBA Charles Imbir (FOTO//IST)

"Institut USBA menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal kinerja BP3OKP melalui kajian kebijakan berbasis data dan dialog konstruktif demi terwujudnya Tanah Papua yang adil, damai, sejahtera, dan lestari," pungkasnya.

KAMUNDANFM.COM, SORONG – Otonomi Khusus (Otsus) Papua genap berusia 25 tahun pada Sabtu (21/11/2026).

Penetapan Otsus ini berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001, dan kemudian diubah serta direvisi menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021.

Menandai momentum seperempat abad tersebut, Institut USBA merilis dokumen tinjauan kritis bertajuk “Refleksi 25 Tahun Otonomi Khusus Papua (2001–2026): Antara Harapan Afirmatif, Penyimpangan Tata Kelola, dan Realitas Kesejahteraan” yang ditujukan langsung kepada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

Direktur Eksekutif Institut USBA Charles M Imbir mengatakan, bahwa sebagai badan khusus yang dikepalai secara ex officio oleh wakil presiden (Wapres) Republik Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada presiden berdasarkan Pasal 68A UU Otsus Papua serta Perpres Nomor 121 Tahun 2022 jo.

Perpres Nomor 102 Tahun 2025, BP3OKP memikul mandat strategis untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengevaluasi percepatan pembangunan di Tanah Papua.

Namun, evaluasi 25 tahun terakhir menunjukkan adanya jurang lebar antara idealisme regulasi dan realitas kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) di lapangan.

“Regulasi afirmatif dan kucuran anggaran ratusan triliun rupiah terbukti tidak cukup apabila tidak disertai integritas tata kelola, kepatuhan pada hierarki hukum, penghormatan terhadap hak ulayat dan kelestarian lingkungan, serta penyelesaian persoalan HAM dan konflik secara berkeadaban,” kata Charles M Imbir dalam siaran persnya, Sabtu (21/11/2026).

Olehnya itu, Institut USBA menyoroti empat penyimpangan struktural utama 25 tahun pelaksanaan Otsus:

1. Paradoks Fiskal dan Korupsi Elit

Besarnya aliran dana Otsus selama 25 tahun belum berbanding lurus dengan peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan di kampung-kampung.

“Tata kelola anggaran masih dibayangi kasus korupsi proyek infrastruktur dan suap/gratifikasi pejabat daerah, inefisiensi belanja birokrasi, tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), serta perencanaan program yang berorientasi proyek (project-driven) ketimbang kebutuhan riil warga,” ujarnya.

2. Sentralisasi Kebijakan dan Kontroversi Tumpang Tindih Kelembagaan

Revisi UU Otsus melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 serta pembentukan empat Daerah Otonomi Baru (DOB) dinilai cenderung sentralistik dan minim partisipasi bermakna (meaningful participation) dari OAP.

“Institut USBA juga menyoroti secara khusus munculnya Keppres Nomor 110/P Tahun 2025, tentang pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang berpotensi menciptakan dualisme koordinasi dan menabrak asas hierarki peraturan perundang-undangan (lex superior derogat legi inferiori), mengingat kedudukan UU Otsus (Pasal 68A) yang mengamanatkan peran BP3OKP berada jauh di atas keputusan presiden,” tuturnya

3. Eksploitasi Ekonomi Ekstraktif dan Marginalisasi Ekologis

Pembangunan ekonomi yang bertumpu pada industri pertambangan skala besar dan perkebunan monokultur telah memicu deforestasi, kerusakan ekosistem rawa gambut, pencemaran sungai, serta konflik agraria akibat pengabaian hak ulayat dan prinsip persetujuan di awal tanpa paksaan (Free, Prior, and Informed Consen/ FPIC)—seperti yang dialami masyarakat adat Suku Awyu, Suku Moi, maupun warga terdampak proyek strategis di Mimika dan Merauke.

4. Dominasi Pendekatan Keamanan dan Stagnasi Penyelesaian HAM

Berlanjutnya eskalasi konflik bersenjata di sejumlah wilayah seperti Nduga, Intan Jaya, Puncak, dan Maybrat telah memicu gelombang pengungsian puluhan ribu warga sipil serta melumpuhkan akses pendidikan dan kesehatan.

“Di sisi lain, amanat UU Otsus terkait pembentukan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) masih jalan di tempat setelah seperempat abad,” katanya.

Lima Rekomendasi Strategis untuk BP3OKP

Menyikapi berbagai temuan kritis tersebut, Institut USBA mendesak BP3OKP untuk memprioritaskan lima langkah korektif strategis ke depan:

• Penertiban Hierarki Hukum dan Kelembagaan

Mengevaluasi dan mengharmonisasi regulasi atas terbitnya Keppres Nomor 110/P Tahun 2025 guna mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan BP3OKP tetap berjalan sesuai mandat tertinggi UU Otsus Papua.

• Reformasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Anggaran

Mengubah tolok ukur evaluasi dari sekadar serapan anggaran menjadi dampak nyata (outcome) bagi kesejahteraan OAP melalui transparansi data hingga tingkat kampung.

• Penguatan Otonomi Asimetris

Mempercepat penerbitan dan implementasi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), serta melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP), tokoh adat, perempuan, dan pemuda secara substantif dalam tata kelola provinsi induk maupun DOB.

• Keadilan Ekologis dan Perlindungan Hak Ulayat

Mengaudit kepatuhan lingkungan proyek-proyek ekstraktif, menjamin penerapan FPIC secara ketat, dan mendorong transisi menuju ekonomi berkelanjutan berbasis masyarakat adat.

• Pembangunan Berbasis Perdamaian

Menghentikan ketergantungan pada pendekatan keamanan, menangani krisis pengungsi secara komprehensif, serta mendorong agenda pemulihan hak dan rekonsiliasi yang berkeadilan.

“Institut USBA menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal kinerja BP3OKP melalui kajian kebijakan berbasis data dan dialog konstruktif demi terwujudnya Tanah Papua yang adil, damai, sejahtera, dan lestari,” pungkasnya.

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *