KAMUNDANFM.COM, MANOKWARI – Aksi protes terhadap rencana pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat 2027 terus bermunculan.
Kali ini aksi protes tersebut datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB), Musa Naa ST.
“Sebagai anggota DPRPB dapil 3 Bintuni yang merupakan daerah penghasil minyak dan gas bumi, saya menyikapi hal ini secara tegas apa yang menjadi keputusan pempus terkait rencana pemangkasan DBH migas Otsus Papua Barat ini sangat mencederai hak kesulungan kami orang asli Papua (OAP),” kata politisi Partai Perindo ini saat diwawancarai via seluler, Selasa (10/11/2026).
Musa menegaskan, DBH migas Papua Barat merupakan hak mutlak OAP.
Selain itu lanjut Musa, DBH migas Otsus Papua Barat merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Papua Barat.
Artinya, rencana pemangkasan DBH migas Otsus Papua Barat akan mempengaruhi bahkan mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami menilai ini sangat berdampak besar bagi fiskal daerah,” ujarnya.
Menurut Musa, rencana pemangkasan DBH migas Otsus Papua Barat 2027 sangat tidak adil.
Sebab, jika dibandingkan dengan tahun 2026 DBH migas Otsus Papua Barat senilai 2,668 triliun.
“Rencananya 2027 senilai Rp 495,735 miliar. Ini turunnya 81 persen. Sangat tidak adil,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Musaa berharap semua pihak di Papua Barat untuk sama bergandeng tangan mengawal dan memperjuangkan hak kesulungan rakyat Papua Barat dalam hal ini, DBH migas 2027.
“Ini merupakan persoalan serius yang mesti kita kawal bersama,” pungkasnya.
(RED)
