Direktur Institut USBA Charles Imbir. (FOTO//IST)
KAMUNDANFM.COM, SORONG — Institut USBA menyampaikan peringatan keras kepada pemerintah dan masyarakat Papua agar tidak mengulangi kesalahan tata kelola ruang yang memicu banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir tahun 2025.
Dalam siaran pers resmi yang diterima media ini di Sorong, Senin (1/12/2025), Institut USBA menyebut bencana tersebut bukan hanya akibat curah hujan ekstrem, tetapi berkaitan erat dengan pembukaan hutan di daerah hulu sungai (DAS) untuk tambang, perkebunan, HPH, HTI, dan pembangunan infrastruktur yang memotong kontur lereng.
“Saat Sumatera berjuang memulihkan hulu DAS yang hancur, Papua masih memiliki momentum untuk mencegah krisis ekologis serupa,” tutur Direktur Institut USBA, Charles Adrian Michael Imbir kepada media ini.
Berdasarkan investigasi lembaga tersebut, terdapat beberapa kesamaan pola antara wilayah pembangunan di Papua dan daerah-daerah yang terdampak bencana di Sumatera.
“Mukai dari ekspansi tambang mineral dan energi perluasan perkebunan monokultur
Pembangunan jalan dan industri yang memotong lereng,” katanya.
Lalu, soal eksploitasi hutan dan wilayah adat peta konsesi yang dianalisis menunjukkan bahwa beberapa wilayah Papua kini berada dalam status “hotspot risiko banjir-longsor”.
Institut USBA juga menyebut beberapa eksternal mendukung temuan tersebut antara lain ekspansi tambang nikel di Raja Ampat dan wilayah pesisir Papua.
Data Greenpeace menunjukkan area sensitif ekologi berpotensi terdampak proyek tambang baru.
Kehilangan 490 ribu hektare hutan primer sejak 2002
Data Global Forest Watch menunjukkan Papua masih menjadi benteng hutan tropis Indonesia, namun kehilangan tutupan hutan terus meningkat setiap tahun.
Tumpang-tindih izin industri ekstraktif di kawasan hulu DAS.
Data Forest Watch Indonesia memperlihatkan pola konsesi yang mirip dengan Aceh–Sumut–Sumbar sebelum bencana terjadi.
“Kami dari Institut USBA menilai hal ini berpotensi mengulang kegagalan pengawasan seperti terjadi di Sumatera,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Institut USBA mengajukan 5 langkah operasional yang dinilai harus segera diterapkan untuk mencegah eskalasi risiko.
“Pertama pemetaan hotspot risiko banjir dan longsor berbasis peta izin dan das prioritas,” katanya.
Lalu yang kedua, moratorium lanskap sementara pada titik hulu sungai berisiko tinggi.
“Ketiga yaitu audit ekologi independen dan pemberlakuan kewajiban pemulihan,” pungkasnya.
Serta transparansi izin dan pelaporan lingkungan berbasis portal publik.
“Termasuk restorasi hutan berbasis spesies lokal dan stabilisasi lereng dengan metode rekayasa alami,” tutupnya.
(ARA//ALL)
