Anggota DPD RI Arianto Kogoya (FOTO//IST)
KAMUNDANFM.COM, JAKARTA – Komite III Dewa Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) rapat kerja bersama Kementerian Sosial (Kemnsos) di ruang rapat Komite III DPD RI, Rabu (23/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Komite III DPD RI dan Kemensos membahas sejumlah kebijakan.
Di antaranya, kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekstrim Nasional (DTSEN), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Anggota Komite III DPD RI Dapil Papua Pegunungan Arianto Kogoya pun memberikan catatan dan masukan terkait kebijakan-kebijakan tersebut.
Pria yang akrab disapa Bung AK ini memberikan apresiasi kepada Kemensos atas berbagai program yang telah disalurkan.
Termasuk sambung Arianto Kogoya, Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan tanggap bencana yang diberikan kepada korban bencana alam di Wamena, Papua.
Kendati demikian, Arianto Kogoya menyarankan agar Kemensos mengevaluasi dan mengawasi proses penyaluran bantuan sosial yang diberikan ke warga agar tepat sasaran.
Sebab lanjut Arianto Kogoya, pada praktinya dalam penyaluran bansos ke warga masih ditemukan banyaknya persoalan.
“Kami sampaikan terima kasih kepada Kemensos RI atas bantuan PKH yang telah disalurkan kepada masyarakat, maupun bantuan untuk bencana alam di Wamena.” kata Arianto Kogoya dalam siaran persnya, Kamis (24/9/2025).
Selain itu, Senator Arianto Kogoya juga menyoroti permasalahan data penerima bantuan sosial yang belum sepenuhnya akurat.
Menurutnya, pemutakhiran DTSEN harus menjadi prioritas agar program PBI-JKN dan bantuan sosial lainnya tepat sasaran.
“Pemutakhiran DTSEN harus jadi prioritas mengingat masih ada masyarakat miskin dan rentan yang belum terdaftar, sementara sebagian penerima manfaat tidak lagi memenuhi syarat,” ujarnya.
Arianto menambahkan, bahwa rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan program-program pemerintah.
Olehnya itu, pentingnya memastikan setiap program benar-benar sampai kepada masyarakat di daerah pemilihan.
“Rapat kerja ini bagian dari pengawasan. Kami ingin memastikan apakah benar program-program ini terlaksana hingga ke daerah-daerah,” pungkasnya.
(RED//ALL)
About the Author
