Timika , Kamundanfm.com – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Mimika pada tahun 2025 merencanakan pembangunan rumah layak huni bagi Orang Asli Papua (OAP). Setiap kampung direncanakan akan dibangun 7 sampai 8 unit rumah. Di pedalaman sumber anggarannya Dana Otonomi Khusus (Otsus), di seputaran kota anggarannya dari APBD.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dari jalur Otsus, Anton Alom, menyambut baik program ini. Menurutnya, masih banyak Kepala Keluarga (KK) yang belum memiliki rumah layak huni, bahkan banyak yang masih menumpang di rumah sanak saudara.
“Rata-rata satu rumah dihuni lebih dari satu KK, dan kondisi rumah mereka sangat memprihatinkan,” ujarnya, Selasa (4/3/2025)
Meski mendukung program tersebut, Anton menegaskan pentingnya pendataan valid agar program ini menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Sebelum membangun rumah, harus dilakukan pendataan yang akurat,” tegasnya.
Anton mengingatkan bahwa program perumahan serupa pernah dijalankan oleh pemerintah sebelumnya, namun ukuran rumahnya kecil dan penyebarannya belum merata.
“Kali ini, Pemda mengadakan program perumahan yang lebih baik. Tentu kita sangat setuju karena ini sangat membantu masyarakat OAP. Namun, jumlahnya juga perlu diperbanyak,” tambahnya.
(Anggota DPRK Anton Alom sebelah kiri dan Elias Mirip kanan, Foto: Kamundanfm.com )
Ia mengingatkan, dalam pemberian bantuan perumahan ini tidak boleh ada unsur pilih kasih atau faktor kedekatan.
“Bantuan perumahan ini harus diberikan secara adil, jangan ada pilih kasih hanya karena faktor kedekatan, agar tidak menimbulkan kecemburuan di masyarakat,” tandasnya.
Senada dengan Anton, Anggota DPRK lainnya, Elias Mirip, menyoroti kondisi perumahan di wilayah pesisir Mimika yang dinilai tidak layak.
“Masyarakat masih banyak yang tinggal di rumah-rumah kayu dengan atap daun. Ini memalukan bagi Mimika jika kita membangun kantor-kantor mewah, sementara masyarakat kita masih tinggal dalam kondisi yang memprihatinkan. Lebih baik kita bangun rumah bagi masyarakat daripada membangun kantor-kantor mewah yang belum tentu bermanfaat,” tegasnya.
Bahkan menurutnya, sebagian masyarakat Amungme dan Kamoro kini tinggal di kos-kosan di Timika. Katanya, Pemkab harusnya malu atas situasi ini.
Ia berharap anggaran pemerintah daerah lebih difokuskan pada kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat melalui pembangunan rumah layak huni.
“Kalau masyarakat memiliki rumah yang layak, kesejahteraan mereka akan meningkat. Sulit bagi mereka untuk membangun ekonomi jika tempat tinggalnya tidak memadai dan mereka masih menumpang di rumah keluarga,” pungkasnya. (RBK-02)
