Percepatan pembangunan di Tanah Papua menjadi agenda krusial yang membutuhkan sinergi kuat, koordinasi yang terpadu, serta tata kelola pemerintahan yang optimal. Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam sebuah forum dialog strategis yang membahas kemitraan untuk mewujudkan kemajuan di wilayah paling timur Indonesia tersebut.
Forum yang diselenggarakan secara hibrida di Jakarta ini mengusung tema pentingnya penguatan kemitraan melalui koordinasi, sinergi, dan kolaborasi yang lebih efektif. Acara ini dirancang sebagai platform vital bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan langkah, mengevaluasi kemajuan, dan bekerja sama demi akselerasi pembangunan serta peningkatan taraf hidup masyarakat Papua.
Ribka Haluk menekankan bahwa pembangunan Papua merupakan salah satu prioritas nasional yang mendapat perhatian penuh dari Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia. Komitmen ini tidak hanya terwujud dalam berbagai kebijakan dan regulasi, tetapi juga melalui langkah-langkah afirmatif yang konkret. Pemerintah terus berupaya mewujudkan keadilan, pemerataan pembangunan, perlindungan hak-hak, serta pemenuhan kebutuhan fundamental Orang Asli Papua (OAP) melalui serangkaian kebijakan terpadu.
Salah satu tonggak penting dalam upaya ini adalah penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 mengenai Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan pembangunan jangka panjang yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai inti strategis. RIPPP menggarisbawahi pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas layanan dasar, pengembangan ekonomi yang inklusif, perbaikan konektivitas antarwilayah, serta pemberdayaan peran masyarakat adat dan pelestarian budaya lokal. Fokus pembangunan diarahkan pada tiga pilar utama: Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Dalam kerangka tugas dan fungsinya, Kementerian Dalam Negeri memegang peran strategis dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Selain itu, Kemendagri juga bertugas memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, menyelaraskan berbagai kebijakan pembangunan, serta memastikan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Tahun 2026 ini menjadi periode krusial untuk memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan daerah di Papua. Hal ini tercermin dari pencapaian realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) di 46 kabupaten/kota di Tanah Papua yang dilaporkan telah mencapai 100 persen hingga bulan Mei 2026. Angka ini menunjukkan adanya kemajuan dalam penyaluran anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan di Papua.
Namun, Ribka Haluk mengingatkan bahwa realisasi dana yang optimal harus diimbangi dengan prinsip pengelolaan yang tepat. Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip 5T dalam pengelolaan Dana Otsus, yaitu Tepat Data, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, dan Tepat Penggunaan Dana. Prinsip-prinsip ini diharapkan menjadi panduan bagi para pejabat pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya, demi terwujudnya perubahan positif yang berkelanjutan. Dengan penerapan prinsip 5T, diharapkan setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Forum dialog tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting yang memiliki peran dalam percepatan pembangunan Papua. Di antaranya adalah Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua Velix Wanggai, Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri Ahmad Fajri, serta Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (DDIOKK) Kementerian Keuangan RI Jaka Sucipta. Kehadiran para pejabat dari berbagai kementerian/lembaga terkait, serta perwakilan mitra pembangunan baik dari tingkat nasional maupun internasional, menunjukkan tingginya perhatian dan komitmen kolektif untuk memajukan Papua. Diskusi yang berlangsung mencakup berbagai aspek, mulai dari tantangan implementasi kebijakan hingga strategi kolaborasi yang lebih efektif di lapangan.
Percepatan pembangunan di Papua merupakan upaya jangka panjang yang membutuhkan kerja sama lintas sektor dan komitmen yang berkelanjutan. Dengan memperkuat sinergi antarlembaga, meningkatkan kualitas tata kelola, dan memastikan alokasi serta pemanfaatan dana yang tepat sasaran, diharapkan potensi besar Papua dapat terus digali dan dimanfaatkan demi kemaslahatan seluruh masyarakatnya. Dialog seperti ini menjadi sarana penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis selanjutnya, mengevaluasi program yang telah berjalan, serta mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan perhatian lebih. Kolaborasi yang solid dan pengelolaan yang transparan menjadi kunci utama untuk mewujudkan Papua yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.
