Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR-PB (Papua Barat), Asri ST, meminta negara harus berlaku adil bagi orang Papua di tanah mereka perihal energi dalam konteks penggunaan gas bagi rumah tangga. Sekretaris DPW PPP ini mengatakan, selama bertahun-tahun, Papua Barat masuk menjadi wilayah yang menghasilkan gas melalui Perusahan LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan, menurut Asri, akan dilakukan pembukaan dua sumur di Kabupaten Fakfak. Namun, hingga saat ini, selain terjadi kelangkaan gas dan kenaikan harga elpiji, kebijakan gas subsidi tak berlaku di Papua Barat dan Tanah Papua secara umum. “Rasanya negara ini tidak adil bagi orang Papua terutama soal keadilan energi, tetapi bertahun-tahun kebijakan gas subsidi tidak pernah di terapkan di Tanah Papua, terutama Papua Barat,” kata Asri ST, Senin (25/5/2026).
Anggota DPR Papua Barat asal daerah pemilihan (dapil) Teluk Bintuni ini lantas menyebut, kebijakan Pemerintah Papua Barat dan Pemerintah Pusat tersebut sangat melukai hati orang Papua. “Papua Barat sebagai wilayah penghasil gas, setidaknya di Teluk Bintuni dan terbaru akan di bangun Blok ubadari di Fakfak, tetapi bertahun-tahun negara hanya memberikan kebijakan subsidi gas di luar wilayah ini, dengan dalih masih ada peredaran Minyak Tanah,” ujarnya.
Selain itu, Asri menegaskan bahwa ketiadaan subsidi elpiji bagi masyarakat di Papua Barat selama ini diperparah dengan kondisi kelangkaan elpiji yang mulai meresahkan warga di Manokwari. “Sudah tidak ada elpiji subsidi bagi rakyat, kemudian terjadi kelangkaan elpiji. Bahkan, harganya tembus hingga Rp 700.000,” kata Asri.
Kurban Oleh karena itu, dia mendorong semua pihak baik pemerintah maupun stekholder di Papua Barat, agar memperjuangkan keadilan energi di Papua Barat sebagai wilayah penghasil gas. “Kalau bukan kita siapa lagi, sudah saatnya dan kalau bukan sekarang kapan lagi,” tegasnya.
Ketua Komite III DPD RI Cek Kelangkaan Gas Elpiji Ke SPPG
Kelangkaan Elpiji Nonsubsidi di Ibukota Papua Barat Sebelumnya diberitakan, kelangkaan gas elpiji nonsubsidi di Manokwari, Papua Barat, berdampak terhadap operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kondisi tersebut mendorong Ketua Komite III DPD RI, Senator Filep Wamafma, turun langsung melakukan advokasi ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua Barat. Filep Wamafma mengatakan, kunjungan merupakan langkah advokasi sebagai respons atas laporan mengenai kesulitan pasokan gas elpiji nonsubsidi yang dialami dapur-dapur MBG di Manokwari. Selain elpiji, dapur MBG juga mengalami kendala dalam memperoleh bahan pangan, khususnya buah-buahan. Baca juga: Polda Papua Barat Catat Penyelesaian 58 Perkara pada Triwulan I Tahun 2026 Menurut dia, persoalan tersebut sangat mendesak karena menyangkut keberlangsungan program MBG yang menyasar para pelajar. “Kami turun langsung untuk memastikan persoalan yang dihadapi di lapangan sekaligus mencari solusi konkret agar operasional dapur MBG tetap berjalan optimal,” kata Filep.
Dalam kunjungan itu, Filep juga meninjau kondisi fasilitas dapur MBG. Dia menilai, secara umum fasilitas yang tersedia telah memenuhi syarat dasar, tetapi masih perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan standar nasional program MBG. Dia juga menekankan pentingnya standar kebersihan dan keamanan dapur karena berkaitan langsung dengan kesehatan siswa sebagai penerima manfaat program MBG. “Dapur MBG harus benar-benar steril karena sangat berisiko terhadap kesehatan siswa yang mengonsumsi makanan.
Minimal fasilitas dapur harus dimaksimalkan menggunakan bahan stainless steel. Itu menjadi standar baku secara nasional,” ujarnya.
Filep lantas memastikan bahwa persoalan pasokan elpiji menjadi perhatian serius yang harus segera ditangani. Dia meminta Pertamina dan pihak terkait agar memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan elpiji untuk dapur MBG. Sebagai tindak lanjut, Komite III DPD RI mengundang pihak SPPG Papua Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua Barat, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat untuk bersama-sama membahas langkah konkret dalam mengatasi persoalan tersebut. “Melalui koordinasi lintas sektor tersebut diharapkan distribusi LPG dan kebutuhan pangan bagi dapur MBG di Papua Barat, dapat berjalan lancar, sehingga program Makan Bergizi Gratis tetap terlaksana secara maksimal bagi masyarakat,” kata Filep Wamafma.
Stok Elpiji Masih Terbatas, Harga di Pengecer Melambung Sementara itu, pengelola gudang elpiji nonsubsidi PT AIP, Anwar, mengaku bahwa stok elpiji masih terbatas karena distribusi yang terlambat “Stok masih terbatas karena pengiriman yang terlambat,” kata Anwar kepada Wartawan Senin. Sebelumnya, Pertamina menyebut bahwa terdapat perubahan distribusi gas elpiji nonsubsidi dari SPBE Surabaya ke SPBE Ambon Maluku. Baca juga: Pasokan Elpiji 3 Kg di Sumenep Ditambah Jelang Idul Adha, Warga Diminta Waspadai Oknum Pihak agen gas Elpiji di Manokwari mengakui bahwa harga gas mengalami lonjakan. Kini, gas 12 kg dijual Rp 495.000, gas elpiji ukuran 5,5 kg harganya Rp 245.000. “Harga Gas non subsidi Rp 495.000 untuk ukuran 12 kg, sedangkan ukuran 5,5 kg harganya Rp 245.000. Sedangkan gas elpiji melon tidak ada di Manokwari,” ujarnya.
Sebelumnya, di Bulan Maret, harga gas elpiji ukuran 12 kg masih di kisaran Rp 300.000. Sementara itu, harga gas dengan ukuran 12 kg di pengecer kini menyentuh harga Rp 600.000. Hal ini diakui salah satu pedagang di kawasan pasar Wosi. “Memang sekarang stok terbatas, kami menjual untuk ukuran 12 kg harganya Rp 600.000,” ujar salah satu pemilik kios di Pasar Wosi Manokwari.
