MANOKWARI, PAPUA BARAT – Pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan langkah besar dalam memperkuat ekonomi daerah melalui pengembangan perkebunan kakao seluas 68.734 hektare hingga 2027. Program ini menjadi bagian dari strategi mendorong komoditas unggulan berbasis potensi lokal.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyampaikan bahwa pengembangan kakao akan dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan program, baik dari sisi pendanaan maupun teknis pelaksanaan.
“Rencana tersebut telah dibahas dalam pertemuan bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Kamis (12/3/2026), yang salah satu fokusnya adalah mendorong pengembangan komoditas kakao di Papua Barat,” kata Dominggus, dikutip dari Antara, Selasa (17/3).
Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah daerah memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp357,52 miliar. Dana ini akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan, mulai dari peremajaan tanaman, pembukaan lahan baru, hingga peningkatan produktivitas kebun.
Tak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, pengembangan kakao juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program ini diproyeksikan dapat membuka lapangan kerja bagi sekitar 2.500 tenaga kerja lokal sekaligus mendorong tumbuhnya industri hilir berbasis kakao di daerah.
“Pemerintah provinsi memproyeksi penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor perkebunan kakao kurang lebih mencapai 2.500 orang,” kata Dominggus.
Pada tahap awal, pengembangan difokuskan di dua wilayah utama, yakni Kabupaten Manokwari dengan potensi lahan 2.381 hektare serta Kabupaten Manokwari Selatan seluas 4.530 hektare. Pemerintah provinsi juga menargetkan penambahan lahan kebun baru sekitar 1.500 hektare sebagai langkah awal implementasi program.
Selain kakao, Pemprov Papua Barat turut mengusulkan pengembangan komoditas pala sebagai bagian dari kerja sama dengan Kementerian Pertanian. Pengembangan pala direncanakan di Kabupaten Fakfak dan Kaimana dengan total luas mencapai 30.778 hektare.
Dominggus menegaskan, sektor perkebunan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena melibatkan partisipasi langsung masyarakat, khususnya di wilayah perkampungan. Dengan pengelolaan yang tepat, komoditas unggulan seperti kakao dan pala diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi Papua Barat ke depan. (*)
